Pantau - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia serta merendam ribuan rumah dan fasilitas publik.
Kronologi Banjir dan DampaknyaBanjir terjadi pada Jumat pagi akibat jebolnya tanggul di beberapa titik serta meluapnya Sungai Tuntang.
Tanggul yang jebol dilaporkan berada di sejumlah lokasi dengan panjang masing-masing sekitar 30 meter, 10 meter, dan 15 meter.
Air kemudian merendam permukiman warga, fasilitas umum, serta lahan pertanian di wilayah tersebut.
Berdasarkan data BPBD Demak, banjir merendam delapan desa di empat kecamatan.
Sebanyak 2.839 warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.
Seorang anak warga Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, dilaporkan meninggal dunia setelah hanyut terbawa arus banjir.
Banjir juga mengakibatkan kerusakan parah pada banyak rumah, bahkan sebagian hanya menyisakan atap atau fondasi.
Selain itu, tercatat 10 fasilitas pendidikan, 15 fasilitas ibadah, serta 671 hektare lahan persawahan ikut terdampak.
Desakan Penanganan dan Evaluasi MitigasiPuan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret.
“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa, dan dukacita mendalam kami sampaikan kepada pihak keluarga,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah memastikan keselamatan masyarakat serta menyalurkan bantuan secara merata.
“Baik yang berada di pengungsian, atau warga yang memilih bertahan di rumahnya, termasuk bagi warga yang membutuhkan bantuan dalam membersihkan reruntuhan rumah mereka yang rusak berat akibat banjir,” ujarnya.
Puan juga menekankan pentingnya layanan kesehatan bagi para pengungsi dan korban terdampak.
“Penting agar instansi terkait segera memberi penanganan kesehatan bagi warga korban banjir yang membutuhkan. Lakukan jemput bola dengan memeriksa kondisi di setiap wilayah maupun pengungsian,” katanya.
Ia menilai banjir berulang di Demak menunjukkan masih lemahnya mitigasi bencana di wilayah rawan.
“Tentunya ini menambah beban ekonomi masyarakat dalam skala yang lebih luas,” ucapnya.
Menurut Puan, persoalan banjir bukan sekadar genangan air, melainkan berkaitan dengan sistem perlindungan negara terhadap masyarakat.
“Masyarakat perlu mendapat penjelasan yang lebih terbuka mengenai apakah titik tanggul yang jebol memang sudah masuk dalam peta kerentanan prioritas, bagaimana evaluasi teknis dilakukan sebelum kejadian,” tegasnya.
“Dan mengapa wilayah yang berkali-kali menghadapi tekanan serupa masih mengalami kerusakan dengan konsekuensi yang hampir sama. Risiko lama terkait bencana banjir berulang ini harus segera diatasi,” lanjutnya.
Ia menambahkan masyarakat berhak mengetahui akar persoalan, baik dari sisi kapasitas teknis, respons, maupun kebijakan.
“Yang paling mendesak saat ini adalah memastikan dampak terhadap rakyat tidak berkembang lebih jauh. Petani harus memperoleh kepastian agar musim tanam tidak hilang seluruhnya, warga terdampak harus mendapat perlindungan sampai aktivitas hidup mereka pulih,” ujarnya.
“Serta langkah korektif terhadap infrastruktur harus dilakukan dengan logika pencegahan, bukan semata perbaikan setelah kerusakan,” tambahnya.
Antisipasi El Nino dan Dampak EkonomiSelain banjir, Puan juga menyoroti potensi fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan pada Juni hingga Agustus 2026.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ujian bagi negara dalam melindungi kelompok rentan.
“Terutama ketika dampaknya paling cepat dirasakan justru oleh kelompok yang ruang bertahannya paling sempit khususnya petani kecil, pekerja harian, dan rumah tangga berpenghasilan rendah,” katanya.
Puan menegaskan potensi kemarau panjang tidak boleh dianggap sebagai peringatan rutin semata.
Wilayah Jawa disebut sebagai pusat produksi pangan nasional yang sangat menentukan stabilitas harga.
“Ketika produksi terganggu di wilayah utama, yang terdampak bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga dapur rumah tangga masyarakat yang lebih dulu merasakan kenaikan harga sebelum negara sempat menjelaskan situasinya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menyiapkan sistem antisipasi yang efektif untuk menghadapi potensi El Nino ekstrem.
“Maka Pemerintah dari berbagai instansi harus mampu menyiapkan sistem yang efektif sebagai bentuk antisipasi demi memastikan dampak El Nino Ekstrem tak banyak mempengaruhi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
