Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bersama sejumlah anggota DPR dan DPD mendeklarasikan pembentukan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia di DPR, Senin (6/4). Kaukus ini dibentuk sebagai respons terhadap situasi geopolitik global yang dinilai semakin memanas.
Doli mengatakan pembentukan kaukus tersebut berangkat dari kepedulian terhadap eskalasi konflik global yang berdampak luas, termasuk bagi Indonesia. Ia menyebut komunikasi pembentukan kaukus telah dilakukan selama sepekan terakhir dengan puluhan anggota parlemen.
“Jadi kami berkumpul, sebenarnya sudah membangun komunikasi dalam waktu seminggu ini, ada sekitar 30-an kawan-kawan anggota DPR dan anggota DPD yang tergabung dalam satu grup yang kita sebut sebagai Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia,” ujar Doli.
Menurutnya, pembentukan kaukus ini merupakan gerakan moral sekaligus politik parlemen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia, kata dia, memiliki mandat konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia.
“Kaukus ini sebetulnya kita inisiasi sebagai bentuk kepedulian dan gerakan moral ya, dan mungkin juga sebagai gerakan politik Parlemen Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dunia,” ucap Doli.
Ia juga menyoroti konflik global yang semakin meluas sejak perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Nah oleh karena itu, ketika kita melihat situasi dunia semakin lama semakin kritis, krisis perang akibat krisis perang ini,” kata Doli.
Doli menilai dampak konflik tersebut sudah dirasakan secara global, termasuk ancaman krisis energi dan ekonomi. Bahkan Indonesia juga terdampak langsung dengan gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB.
“Bahkan secara fisik kita sudah kena langsung, ada tiga warga negara Indonesia kita yang tergabung dalam prajurit TNI itu gugur ya selama menjalankan misi UNIFIL di Lebanon gitu,” ujar Doli.
Ia menegaskan parlemen tidak bisa tinggal diam menghadapi situasi tersebut sehingga diperlukan inisiatif pembentukan kaukus.
“Nah tentu ini kita tidak boleh biarkan, tidak boleh kita berdiam diri gitu. Nah maka kami sepakat untuk mengambil inisiatif membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia,” ucap Doli.
Doli menjelaskan kaukus tersebut terbuka bagi seluruh anggota DPR, DPD, dan MPR lintas fraksi. Mereka juga akan melaporkan pembentukan ini kepada pimpinan lembaga masing-masing agar menjadi gerakan institusional.
“Supaya ini menjadi gerakan institusional secara resmi dan kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius, lebih tegas untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian dunia,” kata Doli.
Selain itu, kaukus juga berencana melakukan kampanye perdamaian dengan mendatangi kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik.
“Nah yang berikutnya adalah agenda-agenda berikutnya tentu nanti kami akan, karena ini adalah bagian dari kampanye nanti ya, kampanye penciptaan perdamaian dunia, ya kita akan salah satu agenda pentingnya nanti adalah mendatangi kedutaan besar-kedutaan besar negara-negara yang terlibat ya,” ujar Doli.
Dalam kesempatan itu, Doli juga membacakan deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia. Salah satu poinnya menegaskan penolakan perang sebagai instrumen politik.
“Menegaskan bahwa perang bukan solusi yang sah dalam penyelesaian konflik internasional dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional,” ucap Doli.
Deklarasi tersebut juga menyerukan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, hingga penguatan peran PBB. Kaukus turut mendorong pemerintah Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi perdamaian.
“Deklarasi ini merupakan komitmen moral dan politik Parlemen Indonesia untuk berdiri di garis depan perjuangan perdamaian dunia serta penghormatan atas pengorbanan prajurit TNI yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian,” ujar Doli.
Ada 10 sikap geopolitik yang disampaikan kaukus ini. Berikut lengkapnya:
Mengecam agresi militer. Parlemen Indonesia, DPR, DPD, MPR RI mengecam keras seluruh bentuk agresi militer yang dilakukan oleh pihak manapun yang memperluas konflik dan menimbulkan korban sipil.
Menjamin keamanan jemaah haji. Pentingnya mengupayakan de-eskalasi di seluruh Timur Tengah untuk menjamin keamanan jemaah haji yang akan segera dilaksanakan.
Menolak perang sebagai instrumen politik. Menegaskan bahwa perang bukan solusi yang sah dalam penyelesaian konflik internasional dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
Menyerukan gencatan senjata dan penghentian perang segera. Mendesak dilakukannya gencatan senjata total dan tanpa syarat di seluruh wilayah konflik termasuk Iran, Israel dan Lebanon.
Pentingnya perlindungan warga sipil. Menuntut seluruh pihak menghormati Konvensi Jenewa, menghentikan serangan terhadap warga sipil, tenaga medis dan fasilitas publik.
Perlindungan pasukan perdamaian PBB. Mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi seluruh peacekeepers.
Indonesia garda terdepan perdamaian dunia. Mendukung pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas serta berperan aktif dalam upaya mengakhiri perang dan menjadi garda terdepan mewujudkan perdamaian dunia melalui berbagai instrumen diplomasi dalam koridor konstitusi dan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.
Mendukung penguatan PBB. Mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret termasuk resolusi penghentian konflik dan mekanisme perlindungan internasional.
Menolak intervensi dan meningkatkan eskalasi politik. Menolak segala bentuk intervensi militer yang memperluas perang regional dan meningkatkan risiko konflik global.
Mendorong diplomasi multilateral. Mendukung penyelesaian melalui jalur diplomasi, dialog konstruktif dan mekanisme multilateral yang inklusif.
