jpnn.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa mendirikan tenda di depan Kantor Komnas HAM sebagai bentuk dukungan agar kasus penyiraman Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus oleh anggota Bais TNI bisa diusut tuntas.
Aliansi yang bernama Kolektif Merpati itu menyatakan aksi bertajuk 'Tenda untuk Andrie, Tandu untuk Demokrasi' sebagai bentuk ketidakjelasan penanganan kasus Andrie Yunus oleh Puspom TNI meskipun telah berjalan selama satu bulan.
BACA JUGA: Komisi I Bakal Rapat Bareng Menhan, Bahas Kasus Andrie Yunus & 3 Prajurit TNI Gugur
"Tenda untuk Andrie merupakan simbol para pembela HAM harus mendapatkan perlindungan yang nyata, baik dari negara maupun solidaritas masyarakat sipil," ujar Humas Kolektif Merpati, Dendy dalam keterangan persnya, Senin (6/4).
Dendy mengatakan 'Tandu untuk Demokrasi' juga menjadi isyarat bahwa kondisi demokrasi saat ini tengah sekarat. Pasalnya nyawa aktivis dapat menjadi taruhan dalam pertarungan kepentingan elite politik, dan yang terus menjadi korban adalah rakyat.
BACA JUGA: Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras, Andrie Yunus: Saya Akan Tetap Kuat
Di sisi lain, koalisi menilai penanganan kasus Andrie oleh Puspom TNI juga tidak berjalan secara transparan. Sampai saat ini masih belum mengungkap aktor intelektual dan rantai komando di balik serangan ini.
"Pelimpahan kasus ke lingkungan militer menambah kekhawatiran akan praktik impunitas, apalagi pelaku berasal dari institusi yang sama," tuturnya.
BACA JUGA: 5 Tips Memilih Buku Bacaan yang Tepat untuk Mahasiswa dan Dosen, Nomor 3 Utamakan ya!
"Situasi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius dan mengancam prinsip akuntabilitas. Kami melihat bahwa kasus Andrie Yunus dan proses penanganannya menandakan krisis demokrasi yang sedang berlangsung," ujar dia.
Oleh karenanya, kata dia, Kolektif Merpati mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna memastikan transparansi pengungkapan kasus Andrie Yunus.
Kedua, aliansi juga mendorong agar kasus ini diadili di peradilan umum (sipil), bukan peradilan militer, untuk menjamin independensi dan keadilan bagi korban.
Ketiga, mereka mendesak DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan regulasi yang menjamin perlindungan pembela HAM.
Keempat, mendesak audit menyeluruh terhadap BAIS TNI untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan serta menjamin reformasi institusi keamanan.
Dendy menegaskan keberadaan Kolektif Merpati di depan Komnas HAM untuk memastikan agar Komnas HAM tidak ragu dalam mendesak penanganan kasus Andrie, supaya berjalan secara transparan dan akuntabel, tanpa tedeng aling-aling.
"Percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus bukan sekadar persoalan kriminal biasa, melainkan ujian bagi komitmen negara terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Tanpa pengungkapan kebenaran secara tuntas dan pertanggungjawaban yang adil, impunitas akan terus dipelihara. Keadilan bagi Andrie adalah bagian dari perjuangan menjaga demokrasi itu sendiri," kata dia.
Kolektif Merpati terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Nasional, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Unika Atma Jaya Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Budi Luhur, Institut Pertanian Bogor, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DKI Jakarta, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Selatan, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional. (cuy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kronologi Mahasiswa Geruduk Acara Diskusi Buku yang Dihadiri Dasco di ITB
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
