JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengaku banyak dihubungi oleh pejabat pengadaan yang merasa salah langkah melakukan pengadaan.
“Terus terang kemarin setelah sidang kemarin Pak, saya dihubungi semua pihak, pada ngaku salah semua,” ujar Setya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/4/2026).
Setya berbicara ketika dimintai pendapatnya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Baca juga: Sidang Nadiem, Deputi LKPP Sebut Pengadaan Boleh Nego Langsung ke Produsen
Diketahui, Setya telah lebih dahulu diperiksa untuk sidang pada Kamis (2/4/2026). Saat itu, dia diperiksa untuk tiga terdakwa lainnya dan menegaskan, proses pengadaan yang sesuai aturan.
Menurut Setya, banyak pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga penyidik yang menghubunginys karena merasa salah melakukan pengadaan.
“Kalau pendapat Pak Setya bener nih, gitu kan, ketangkep semua, gitu katanya. Karena, salah semua prakteknya, katanya. Baik dari PPK ngehubungin saya, dari penyidik ngehubungin saya gitu,” imbuhnya.
Baca juga: Deputi LKPP Prihatin Ada Pejabat Mengira Pengadaan E-Katalog Tak Perlu Nego
Setya menegaskan, banyak aturan yang tidak dibaca dengan lengkap. Selama ini ada pandangan, proses negosiasi dalam pengadaan pemerintah tidak boleh dilakukan dengan pihak produsen.
Deputi LKPP ini membantah. Dia menegaskan, ada pengecualian untuk proyek pemerintah, yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan.
“(Ada) ketentuan, ini dikecualikan untuk pengadaan barang jasa pemerintah,” imbuhnya.
Setya menyinggung telah berupa melakukan edukasi kepada masyarakat, tapi pemikiran itu masih tetap ada.
“Cuman kemarin banyak kasus nih saya temukan, saya sudah sampai bikin podcast berkali-kali di YouTube gitu ya tapi ternyata enggak berubah-berubah gitu ya. Saya itu prihatin gitu, nanti akan banyak meledak kasus katalog tuh satu-satu nih yang di-OTT KPK kan banyak nih gitu,” kata Setya lagi.
Dakwaan kasus ChromebookDalam kasus ini, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun.
Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.
Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia.
Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.
Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief; Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mulyatsyah; serta Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA, Sri Wahyuningsih.
Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
