REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sesuai dengan ajaran Islam, Piagam PBB, Pembukaan UUD 1945, dan komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkeyakinan bahwa perdamaian yang hakiki tidak akan pernah terwujud tanpa penghentian kezaliman dan penegakan keadilan yang nyata, karena keadilan merupakan fondasi utama bagi tegaknya perdamaian yang berkelanjutan.
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar mengatakan, setelah mencermati secara seksama dengan penuh keprihatinan terhadap agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel kepada Iran, Palestina, Lebanon, dan negara lain di kawasan Timur Tengah beserta seluruh ekses yang ditimbulkannya berupa korban jiwa, kehancuran infrastruktur, penderitaan kemanusiaan yang meluas, serta instabilitas keamanan dan ekonomi secara global, dengan ini MUI menyampaikan Taujihat tentang "Penghentian Agresi, Penegakan Hukum Internasional, dan Keadilan Kemanusiaan."
Baca Juga
Buntut Polemik Ijazah Jokowi, JK Resmi Laporkan Rismon dan Beberapa Youtuber
Kreativitas Saja Tak Cukup, Ini Tantangan Nyata Pelaku Ekonomi Kreatif
Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Sampai Akhir Tahun 2026
Kiai Anwar mengatakan, MUI mengutuk dengan sangat keras segala bentuk agresi dan invasi militer, upaya penjajahan, dan tindakan kekerasan bersenjata yang menargetkan wilayah negara berdaulat, warga sipil serta fasilitas publik. Karena itu merupakan bentuk nyata dari kezaliman (al Zhulm) yang diharamkan dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. "MUI menyerukan kepada seluruh negara yang mencintai perdamaian untuk bersatu padu dan mengambil langkah nyata serta terukur dalam memberikan tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi dalam menuntut penghentian segera dan tanpa syarat atas seluruh bentuk agresi dan operasi militer, serta menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri (Stop War) demi terciptanya deeskalasi konflik," kata Kiai Anwar dalam Taujihat (Arahan) MUI, Senin (6/4/2026) .rec-desc {padding: 7px !important;} MUI juga menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia (HAM) harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa pengecualian dan tanpa standar ganda, termasuk melalui mekanisme peradilan internasional yang sah. MUI mendesak PBB dan seluruh instrumen hukum internasional untuk menjalankan mandatnya secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif, termasuk menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap Amerika Serikat, Israel, dan pihak-pihak lainnya yang terbukti melakukan agresi, kejahatan perang, dan pelanggaran kemanusiaan.
