JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Firnando Ganinduto menyoroti kenaikan harga plastik dan bahan kemasan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Sebab, lonjakan harga plastik ini telah memberikan tekanan serius terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM makanan dan minuman.
"Kenaikan harga yang dipicu gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi sektor riil," kata Firnando, dalam siaran pers, Senin (6/4/2026).
Firnando menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret.
Baca juga: Anggota DPR Usul Pemerintah Tunjuk Satu Badan Integrasikan Data di Bawah Presiden
Firnando menilai, pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag), perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.
Menurut Firnando, lonjakan harga plastik yang terus meningkat lebih dari dua kali lipat telah menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil.
Terlebih, pelaku UMKM berada dalam posisi dilematis, karena mereka tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual, mengingat berpotensi kehilangan konsumen.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal,” tutur dia.
Baca juga: Kementerian UMKM-Kemendag Bakal Bahas Plastik Mahal
Firnando mengatakan, fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost-push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan.
Dalam kondisi seperti ini, kata dia, UMKM menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses terhadap alternatif bahan baku.
Selain itu, Firnando menilai, pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui beberapa langkah, seperti pengawasan distribusi bahan baku, serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan global.
Firnando juga menekankan bahwa langkah percepatan pengadaan bahan baku impor harus segera dilakukan dengan menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara penyedia utama bahan baku plastik.
Sementara itu, Firnando juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha jika terdapat kasus tersendatnya bahan baku plastik.
Baca juga: Prabowo Panggil Dirut KAI, Maruarar, dan Mendikti, Bahas Apa?
“Kemendag harus lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” imbuh Firnando.
Harga plastik di pasar melonjak tajam sejak konflik di Timur Tengah memanas.
