Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menilai progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah Sumatra menunjukkan capaian yang cukup baik. Meski demikian, percepatan pemulihan tetap diperlukan untuk masuk ke tahap lanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah telah menerima laporan lengkap terkait perkembangan penanganan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Capaiannya sudah sangat bagus, tapi tentu saja kita harus melangkah kepada tahap berikutnya," ujar Pratikno kepada wartawan termasuk tvrinews.com dalam konferensi pers usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Pengawas Satgas Rehab-Rekon Bencana Sumatra, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengantisipasi potensi bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut tetap aktif mengawal proses dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebagian besar daerah terdampak kini mulai menunjukkan kondisi yang membaik.
Di Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota terdampak, mayoritas sudah kembali berjalan normal. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Utara, di mana sebagian besar wilayah terdampak telah pulih, meski masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Adapun di Aceh, pemulihan terus berjalan meski masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama di kawasan yang terdampak cukup berat.
"Tugas kita belum selesai. Masih banyak yang harus dipermanenkan, seperti jalan, jembatan, dan hunian tetap bagi masyarakat," kata Tito.
Pemerintah juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas ke depan, mengingat masih ada masyarakat yang tinggal di hunian sementara maupun tenda pengungsian.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana induk (renduk) pemulihan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan penanganan di daerah terdampak.
Editor: Redaksi TVRINews
