Jakarta: Pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta melalui skema gotong royong dalam pembiayaan dan pembangunan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengungkapkan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto menjadi dorongan utama dalam percepatan program perumahan rakyat ini.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan ada dukungan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat,” ujar Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Ara mengungkapkan pemerintah memprioritaskan pemanfaatan aset negara di lokasi strategis, khususnya lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti lahan di bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dalam implementasi program ini, pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satu komitmen datang dari PT Astra yang siap membangun 1.000 unit rumah susun.
“Kemudian, di beberapa lokasi kami juga mendapatkan dukungan dari CSR perusahaan. Misalnya dari Astra, yang sudah berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun,” kata dia.
Ilustrasi rumah susun. Dok. MI
Dalam skema tersebut, pemerintah akan menyiapkan lahan. Sementara itu, pihak swasta bertanggung jawab atas pembangunan sebelum diserahkan kepada negara.
“Jadi, lahannya akan kami siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, dan setelah itu diserahkan kepada negara,” ucap dia.
Ara menegaskan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif dan berkelanjutan.
“Gotong royong terjadi, ada APBN, ada Danantara, juga ada swasta dan yayasan, agar bisa bekerja dengan cepat,” ujar dia.
