Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terkini penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Penjelasan tersebut disampaikannya kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan, pemulihan daerah terdampak diukur melalui sejumlah indikator, mulai dari fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.
“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota itu pemerintah dan pemerintahan maupun masyarakatnya berjalan relatif lancar,” ujar Tito.
Ia menambahkan, di Sumut sebagian besar daerah juga menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara di Aceh, sejumlah daerah telah mendekati kondisi normal, tetapi beberapa lainnya masih memerlukan penanganan intensif, seperti Aceh Tamiang.
Dalam aspek penanganan pengungsi, Tito memastikan progres positif, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara. “Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan. Ia mencontohkan respons cepat penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung turun tangan saat terjadi gangguan akses jalan.
Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen. Pemerintah memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
“Ini luas sekali dan kompleks masalahnya ... sehingga dibuatkan renduk, rencana induk oleh Bappenas untuk 3 tahun,” jelasnya.
Hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya.
