tvOnenews.com - Kerja nyata atau sekadar wacana? Pertanyaan itu dijawab tegas oleh Dedi Mulyadi di hadapan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam amanatnya, ia menyoroti kebiasaan birokrasi yang dinilai terlalu banyak berimajinasi tanpa eksekusi konkret.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan halal bihalal bersama pegawai Pemprov Jabar di halaman Gedung Sate. Berbeda dari tradisi seremonial yang kerap berlangsung formal, ia memilih suasana sederhana dan penuh kekeluargaan dengan konsep lesehan.
Kegiatan tersebut juga terekam dalam unggahan YouTube Lembur Pakuan Channel pada 30 Maret 2026. Dalam sambutannya, Dedi membuka dengan sapaan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. (Sumber: YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menyampaikan, “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, para ketua DPRD se-Provinsi Jawa Barat, serta seluruh jajaran pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.”
Ia juga menyampaikan apresiasi atas momen silaturahmi yang tetap terjaga di tengah aktivitas pemerintahan.
“Saya mengucapkan terima kasih pada pagi hari di minggu kedua Syawal 1447 Hijriah ini kita dapat berkumpul untuk bersilaturahmi sebagai bentuk tradisi tahunan negara,” ujar Dedi Mulyadi.
Namun, di balik suasana hangat tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terhadap pola kerja birokrasi yang dinilai masih terlalu fokus pada seremoni dan konsep.
“Biasanya, sejak saya menjadi bupati, hari pertama masuk kerja selalu diisi halal bihalal dengan berbagai kegiatan seremonial,” kata Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah karena tuntutan pelayanan publik semakin tinggi dan membutuhkan respons cepat.
“Seiring dengan tuntutan kerja untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, saya lebih memilih apel pagi. Saya ini gubernur pinggiran, bukan gubernur kantoran,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa istilah “gubernur pinggiran” mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Gubernur pinggiran adalah gubernur yang hadir di pinggir kampung, di pinggir kali, di pinggir pantai, di pinggir jalan, hingga di pinggir hutan,” jelas Dedi Mulyadi.
