REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan LPG nasional tetap aman di tengah penyesuaian sumber impor energi. Pemerintah mengalihkan pasokan LPG yang sebelumnya berasal dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lain untuk menjaga keberlanjutan suplai di dalam negeri.
Bahlil mengatakan, langkah pengalihan itu dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif pasokan agar kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.
- Pemerintah Buka Opsi Impor BBM dari Mana Saja demi Jaga Pasokan Energi
- Daerah Berlomba Ubah Limbah Jadi Energi
- Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Diminta Serius Benahi Sistem Transportasi Publik Nasional
“LPG? Sampai dengan sekarang insyaallah doain kita tetap aman,” kata Menteri ESDM di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan LPG, tetapi juga memastikan rantai pasok energi nasional tetap fleksibel. Menurut dia, penyesuaian sumber impor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kawasan pemasok.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menyebut pasokan LPG dari Timur Tengah kini telah dialihkan ke sejumlah negara alternatif. Pengalihan itu dilakukan sejalan dengan strategi pemerintah menjaga stabilitas pasokan energi di tengah perubahan kondisi pasar internasional.
“Karena yang kita ambil dari Middle East itu sudah kita alihkan ke negara lain ya, seperti di Amerika, di Australia, beberapa negara lain,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, pola serupa juga diterapkan pada pasokan minyak mentah atau crude. Pemerintah mulai menyesuaikan sumber impor dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara di Afrika, seperti Angola dan Nigeria, guna memperluas pilihan pasokan.
Langkah itu, kata Bahlil, tidak bisa dilepaskan dari situasi energi global yang menuntut pemerintah lebih adaptif. Dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah harus memastikan pasokan tetap tersedia dan tidak terganggu oleh dinamika perdagangan internasional.
Pada saat bersamaan, pemerintah juga membuka opsi impor bahan bakar minyak (BBM) dari berbagai negara. Ia menilai pendekatan itu diperlukan karena prioritas utama pemerintah ialah menjaga ketersediaan energi di dalam negeri, bukan sekadar menentukan asal negara pemasok.
Bahlil mengungkapkan, persaingan mendapatkan pasokan energi di pasar global juga semakin ketat. Menurut dia, barang yang sudah masuk tender pun masih bisa berpindah ke pembeli lain ketika ada penawaran harga yang lebih tinggi.
Pemerintah juga melanjutkan langkah diversifikasi energi melalui implementasi B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dengan strategi pengalihan impor dan penguatan energi alternatif itu, negara berupaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan situasi global.
