CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia tengah mengalami tekanan akibat konflik geopolitik yang memanas.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4) menegaskan bahwa kebijakan ini telah diperhitungkan secara matang melalui ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untUk mengantisipasi lonjakan harga minyak global, termasuk pada kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel. Dengan perhitungan tersebut, stabilitas harga BBM bersubsidi dinilai tetap terjaga.
Ia juga menenangkan masyarakat agar tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki cadangan dana tambahan untuk meredam dampak kenaikan harga energi, yakni Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 triliun ditempatkan di sektor perbankan.
Tak hanya itu, sumber pendanaan lain juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari sektor energi dan sumber daya mineral yang berpotensi meningkat seiring kenaikan harga komoditas global.
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong efisiensi belanja kementerian dan lembaga guna menjaga keseimbangan fiskal. Langkah ini dinilai penting mengingat setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel akan menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Upaya pengendalian belanja tersebut juga bertujuan untuk menjaga defisit APBN tetap stabil di kisaran 2,92 persen tanpa harus bergantung pada penggunaan dana SAL.
“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.
Terkait BBM non-subsidi, pemerintah mengakui tidak dapat memberikan kepastian terhadap harga karena mengikuti mekanisme pasar. Fluktuasi harga minyak dunia akan sangat memengaruhi jenis BBM tersebut.
Sumber ANTARA
