Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka wacana AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melewati Selat Hormuz usai mengeklaim kemenangan atas Iran.
Wacana ini secara implisit mengarah pada kebutuhan penguasaan militer langsung AS atas jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.
“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/4/2026).
Trump kembali mengulang klaim bahwa Iran telah mengalami kekalahan militer. Narasi ini terus ia sampaikan sejak fase awal konflik meskipun Iran masih mempertahankan serangan drone dan rudal di kawasan serta terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz.
“Satu-satunya yang mereka miliki adalah efek psikologis seperti, ‘Oh, kita akan menebar beberapa ranjau di laut.’ Baiklah, tidak. Maksud saya, kami punya konsep untuk mengenakan tol,” ujar Trump.
Selat Hormuz, yang menjadi penghubung antara Teluk dan Samudra Hindia, sebagian besar berada dalam yurisdiksi perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global serta gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur ini.
Baca Juga
- Trump Maki-Maki dan Ancam Iran untuk Buka Selat Hormuz, Berujung Diprotes Warga AS
- Harga Minyak Dunia Naik Lagi Usai Trump Ultimatum Iran soal Selat Hormuz
- Trump Kembali Ultimatum Iran, Deadline 7 April untuk Buka Selat Hormuz
Pernyataan terbaru tersebut disampaikan bersamaan dengan ultimatum yang disebut Trump sebagai “final” kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan fasilitas pembangkit listrik.
Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali jalur vital tersebut.
“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” katanya.
Sejumlah laporan mengindikasikan Iran telah mulai mengenakan pungutan terhadap sebagian kapal yang diizinkan melintas.
“Situasi Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui platform X bulan lalu.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mendorong pembentukan “tatanan baru” dalam pengelolaan jalur perairan tersebut pascakonflik, dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran sekaligus menjaga kepentingan nasional Iran.
“Saya percaya bahwa setelah perang, langkah pertama adalah menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz. Secara alami, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara yang berada di kedua sisi selat,” ujarnya kepada Al Jazeera pada Maret.
Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Trump tengah mempertimbangkan opsi untuk membebankan biaya perang kepada negara-negara Arab guna menutup pengeluaran Washington dalam konflik melawan Iran.
