HARIAN FAJAR, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan aturan gaji PPPK 2026 melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Ini mengatur besaran upah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya bagi mereka yang berstatus paruh waktu. Kebijakan ini menjadi solusi penting untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK penuh waktu.
Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang memiliki tabel gaji pokok nasional, gaji PPPK paruh waktu tidak ditetapkan secara seragam. Besaran upah disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing instansi pemerintah dan kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pegawai dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Selain itu, gaji PPPK paruh waktu tidak mengalami kenaikan otomatis karena tidak ada mekanisme kenaikan gaji berkala. Namun, aturan ini memberikan perlindungan pendapatan dengan ketentuan bahwa nominal gaji paling sedikit setara dengan upah saat pegawai masih berstatus tenaga honorer/non-ASN atau mengacu pada upah minimum yang berlaku di wilayah setempat (UMR/UMP).
Katanya, “Satu-satunya peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi adalah dengan beralih status menjadi PPPK penuh waktu, tentunya dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
Evaluasi Kinerja dan Kontrak Kerja PPPK Paruh WaktuMeskipun berstatus paruh waktu, pegawai PPPK tetap diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dievaluasi secara rutin setiap triwulan dan tahunan. Hasil penilaian ini menjadi dasar perpanjangan kontrak kerja atau sebagai tiket untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Peningkatan penghasilan sangat bergantung pada kinerja individu dan kondisi keuangan instansi. Kinerja yang unggul menjadi kunci utama untuk membuka pintu menuju status dan gaji yang lebih layak di masa depan.
Jelasnya, “Jam kerja PPPK paruh waktu lebih fleksibel dan singkat dibandingkan ASN penuh waktu, namun pembayaran gaji tetap dilakukan secara bulanan dengan masa perjanjian minimal satu tahun yang dapat diperpanjang.”
Hak dan Tunjangan PPPK Paruh WaktuPPPK paruh waktu kini sah diakui sebagai ASN dan berhak atas Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN. Mereka juga terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
Beberapa sumber menyebutkan PPPK paruh waktu berhak atas tunjangan keluarga seperti suami/istri dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan, meskipun besaran teknisnya tergantung kebijakan fiskal daerah masing-masing.
Struktur Gaji PPPK 2026 dan Perbandingan dengan PNSGaji pokok PPPK dirancang setara dengan PNS pada jenjang golongan yang sama, mulai dari Golongan I hingga XVII. Golongan I-IV diperuntukkan bagi lulusan SD hingga SMP dengan gaji antara Rp1.938.500 hingga Rp3.336.600. Golongan V-IX untuk lulusan SMA hingga Sarjana dengan nominal mulai Rp2.511.500 sampai Rp5.957.800. Sedangkan Golongan X-XVII bagi jenjang Magister/Doktor atau jabatan fungsional ahli dengan gaji tertinggi mencapai Rp7.329.000.
Secara nominal, gaji pokok PPPK dan PNS memiliki kesetaraan, namun terdapat perbedaan mendasar pada sistem pensiun. PNS menggunakan skema pay-as-you-go, sedangkan PPPK diarahkan pada skema iuran pasti sesuai kontrak kerja.
Tunjangan dan Digitalisasi Sistem Penggajian PPPKPPPK juga berhak atas beberapa tunjangan utama seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau TPP yang disesuaikan dengan kemampuan instansi daerah masing-masing.
Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sistem penggajian melalui digitalisasi layanan kepegawaian, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan mendorong karir PPPK yang lebih jelas dan berdaya saing tinggi di tahun 2026.
Terangnya, “Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN guna menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan kompetitif.”
