HARIAN FAJAR, JAKARTA – Pengadaan motor listrik sebagai kendaraan operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu kontroversi di kalangan netizen. Kendaraan ini disiapkan untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, banyak pihak menyoroti urgensi di tengah isu kesejahteraan guru honorer.
Video distribusi kendaraan operasional berupa motor listrik yang beredar di media sosial menjadi sorotan utama. Beberapa netizen menilai bahwa alokasi anggaran untuk program MBG yang menyediakan berbagai fasilitas justru menimbulkan ketimpangan, terutama dibandingkan dengan nasib guru honorer yang dianggap kurang diperhatikan.
“Untuk MBG apapun disediakan, untuk guru honorer apapun dilepas tangankan. Sudah segila inikah negara ini,” kata seorang pengguna media sosial dalam cuitannya yang viral.
Lebih lanjut, muncul spekulasi mengenai adanya “proyek turunan” di balik pengadaan motor listrik tersebut. Beberapa netizen memprediksi akan ada alokasi anggaran besar baru untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya (charging station) khusus di berbagai titik SPPG.
Respons Masyarakat dan Kritik Terhadap Prioritas PemerintahUnggahan terkait pengadaan kendaraan ini memancing beragam reaksi kritis. Sebagian masyarakat menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai kurang mendapat perhatian sebanding dengan program makan gratis yang digalakkan pemerintah.
“Makanya bidang pendidikan sama kesehatan gak mau dibenerin. Kalau udah gitu, mereka kan terlihat kayak pahlawan karena memberi makan,” jelas seorang warganet dalam kolom komentar.
Sementara itu, ada pula kritik terhadap algoritma media sosial yang dianggap lebih banyak menampilkan sisi positif kinerja pemerintah sehingga keluhan masyarakat terkait teknis di lapangan jarang mendapat sorotan.
Keterangan dan Transparansi dari Badan Gizi NasionalHingga saat ini, Badan Gizi Nasional belum memberikan rincian detail mengenai jumlah unit motor listrik yang telah didistribusikan maupun total anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas penunjang SPPG di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, pengadaan kendaraan ini tetap menjadi perbincangan hangat karena menyentuh isu prioritas anggaran negara dan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat.
