Oleh: Yusran
Pendidik di SMA Islam Athirah Makassar
Antrean panjang di SPBU kembali jadi pemandangan yang akrab dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya di kota besar, tetapi juga di sejumlah daerah. Di Sulawesi Selatan, misalnya, sejumlah SPBU di Makassar, Gowa, hingga Maros dipadati kendaraan sejak pagi. Warga rela menunggu lebih lama dari biasanya demi satu hal: memastikan tangki mereka penuh.
Fenomena ini menarik, karena tidak selalu dipicu oleh kelangkaan BBM yang nyata. Di banyak kasus, stok sebenarnya masih tersedia. Namun, kabar yang beredar mulai dari isu kenaikan harga hingga kekhawatiran distribusi lebih dulu menciptakan rasa cemas. Dari situlah panic buying bermula.
Di Makassar, misalnya, sejumlah warga mengaku sengaja mengisi BBM lebih banyak dari biasanya setelah mendengar kabar kenaikan harga dalam waktu dekat. Logikanya sederhana: lebih baik mengisi sekarang daripada harus membeli dengan harga lebih mahal nanti. Masalahnya, ketika logika ini diikuti banyak orang dalam waktu bersamaan, dampaknya jadi tidak sederhana.
Yang awalnya sekadar antisipasi berubah menjadi kepanikan kolektif. Antrean mengular, stok di beberapa titik cepat menipis, dan suasana jadi semakin tidak pasti. Kepanikan yang semula hanya ada di kepala, perlahan terasa nyata di lapangan.
Padahal, secara nasional, pemerintah melalui Pertamina telah berulang kali menegaskan bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman. Distribusi juga disebut berjalan normal, termasuk ke wilayah Indonesia timur seperti Sulawesi. Namun, seperti yang kerap terjadi, klarifikasi resmi sering kalah cepat dibanding arus informasi di media sosial. Di sinilah persoalan utamanya: bukan semata soal ketersediaan BBM, melainkan persepsi tentang ketersediaan itu.
Jika ditarik ke tingkat nasional, pola yang sama juga terlihat di berbagai daerah. Di Jakarta, antrean panjang sempat terjadi di sejumlah SPBU setelah isu kenaikan harga BBM beredar luas. Di beberapa wilayah Jawa Barat, warga juga melakukan hal serupa mengisi penuh kendaraan, bahkan membawa jeriken tambahan.
Situasi ini bergerak seperti efek domino. Satu daerah mulai panik, daerah lain ikut. Satu video antrean menjadi viral, ribuan orang merasa perlu melakukan hal yang sama. Padahal, kondisi setiap daerah belum tentu identik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa panic buying lebih dekat ke persoalan psikologis daripada ekonomi. Ini soal bagaimana masyarakat merespons ketidakpastian. Ada dorongan kuat untuk “mengamankan diri” lebih dulu, sebelum keadaan benar-benar berubah.
Dorongan ini semakin kuat ketika orang melihat orang lain melakukan hal yang sama. Efek ikut-ikutan menjadi tidak terhindarkan. Ketika satu orang antre, yang lain merasa perlu ikut antre. Bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi karena takut tertinggal.
Di era media sosial, situasi ini semakin cepat berkembang. Informasi baik yang benar maupun yang belum terverifikasi beredar tanpa jeda. Satu pesan di grup percakapan bisa langsung memicu keputusan. Satu video pendek bisa mengubah persepsi dalam hitungan menit. Masalahnya, tidak semua informasi sempat diverifikasi. Akhirnya, keputusan diambil bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan kecemasan.
Di Sulawesi Selatan, kondisi geografis juga ikut memperkuat sensitivitas terhadap isu distribusi. Ketergantungan pada jalur distribusi tertentu membuat masyarakat lebih waspada terhadap kabar gangguan pasokan. Kekhawatiran ini wajar, tetapi respons berlebihan justru berpotensi memperburuk keadaan.
Ketika semua orang berusaha mengamankan stok secara bersamaan, sistem distribusi yang sebenarnya cukup bisa terlihat seolah-olah tidak mampu memenuhi kebutuhan. Fenomena ini juga memperlihatkan adanya jarak antara informasi resmi dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat lebih cepat percaya pada kabar yang belum jelas dibanding pernyataan resmi, berarti ada celah komunikasi yang belum sepenuhnya terjembatani. Bisa jadi karena informasi resmi datang terlambat. Bisa juga karena cara penyampaiannya kurang sederhana atau kurang menyentuh kekhawatiran masyarakat. Akibatnya, ruang kosong itu diisi oleh rumor yang hampir selalu lebih cepat menyebar.
Dari situ, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil.
Pertama, krisis tidak selalu berasal dari kelangkaan barang, tetapi bisa lahir dari persepsi tentang kelangkaan. BBM mungkin cukup, tetapi jika semua orang percaya akan habis, perilaku kolektif justru bisa membuatnya terasa langka.
Kedua, kemampuan menahan diri menjadi penting. Tidak semua informasi harus direspons dengan tindakan berlebihan. Dalam banyak situasi, keputusan yang tenang justru lebih berdampak besar daripada reaksi yang tergesa-gesa.
Ketiga, literasi informasi menjadi kunci. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan memilah fakta dan isu bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi kebutuhan dasar.
Tidak semua yang viral itu benar. Dan tidak semua yang ramai perlu langsung diikuti. Panic buying BBM ini menjadi cermin tentang bagaimana masyarakat menghadapi ketidakpastian. Dari Sulawesi Selatan hingga Jakarta, pola yang muncul cenderung sama: cepat panik, cepat bereaksi, dan sering kali lupa memverifikasi.
Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan sekadar tangki yang penuh, tetapi cara berpikir yang tetap jernih. Karena jika setiap isu selalu direspons dengan kepanikan, maka persoalannya bukan lagi pada BBM melainkan pada cara kita menyikapi keadaan.
