Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan mitigasi kekeringan di sejumlah daerah lumbung pangan selama musim kemarau 2026 guna menjaga stabilitas produksi pertanian, terlebih di tengah risiko fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan terdapat lima daerah yang menjadi perhatian utama, yakni Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun.
"Relatif semua punya kerawanan titik-titik kerawanan kering ya. Ada spot-spot yang punya kerawanan. Yang pasti tentunya kan lumbung-lumbung padi itu kan ini juga akan terpengaruh ya dan merata," beber Emil di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Emil menyebut potensi kekeringan tidak hanya terjadi di lima wilayah tersebut, melainkan hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau mulai melanda Jawa Timur pada April 2026, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di 38 kabupaten/kota.
"Relatif tersebar dan semuanya punya kerawanan terkait kekeringan. Hanya tinggal timing-nya aja ada yang Juni sudah mulai merasakan, tapi yang serentak [puncak musim kemarau] itu terjadi di Agustus," bebernya.
Baca Juga
- Kelangkaan LPG 3 Kg di Tuban Diklaim Teratasi, Pertamina Salurkan Stok 12.000 Tabung Tambahan
- Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Jatim Capai Rp367,95 Miliar pada Triwulan I/2026
- Bos Bulog Dapati Harga Daging Sapi di Surabaya Melonjak hingga Rp140.000 per Kg
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemprov Jawa Timur telah mengoperasikan lebih dari 2.000 sumur bor dalam dua tahun terakhir. Pada tahun ini, pemerintah provinsi juga menargetkan tambahan sekitar 1.800 unit sumur bor.
Selain itu, kapasitas tampung bendungan dan waduk di sejumlah wilayah seperti Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, dan Bojonegoro juga akan dioptimalkan untuk mendukung ketersediaan air selama musim kemarau.
"Kerawanan kekeringan diprediksi merata di wilayah lumbung pangan, mulai dari Banyuwangi di ujung timur, kawasan Pantura, hingga wilayah Mataraman, seperti Ngawi dan Madiun," sebutnya.
Selain ancaman kekeringan, Pemprov Jawa Timur juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Emil menegaskan pentingnya respons cepat dalam penanganan titik api, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.
"Langkah mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sedini mungkin sebelum api menjalar ke lereng yang sulit dijangkau," pungkasnya.
