Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Ia meminta pemerintah segera mengatasi banjir berulang yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa, dan dukacita mendalam kami sampaikan kepada pihak keluarga,” kata Puan, Senin (6/4).
Banjir besar di Demak dipicu jebolnya tanggul serta meluapnya air Sungai Tuntang pada Jumat (3/4) pagi. Air kemudian merendam permukiman, fasilitas umum, hingga lahan pertanian. Tanggul yang jebol tercatat berada di beberapa titik dengan panjang sekitar 30 meter, 10 meteran, dan 15 meter.
Banjir juga menyebabkan satu anak berusia 8 tahun warga Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, meninggal dunia. Korban disebut hanyut terbawa arus banjir saat tanggul Sungai Tuntang jebol pada Jumat (3/4) siang.
Berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak, banjir merendam delapan desa di empat kecamatan. Data sementara hingga Sabtu (4/4) mencatat sebanyak 2.839 warga harus mengungsi akibat bencana tersebut.
Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk segera menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Demak.
“Baik yang berada di pengungsian, atau warga yang memilih bertahan di rumahnya, termasuk bagi warga yang membutuhkan bantuan dalam membersihkan reruntuhan rumah mereka yang rusak berat akibat banjir,” tuturnya.
Sejumlah rumah di Demak mengalami rusak berat usai banjir akibat tanggul jebol. Beberapa rumah hanya menyisakan atap, bahkan ada yang tinggal fondasi dan tidak lagi bisa ditempati. Warga terdampak mengungsi di sejumlah titik dan sebagian membutuhkan penanganan kesehatan.
“Penting agar instansi terkait segera memberi penanganan kesehatan bagi warga korban banjir yang membutuhkan. Lakukan jemput bola dengan memeriksa kondisi di setiap wilayah maupun pengungsian,” ungkap Puan.
Selain berdampak pada warga, banjir merendam ribuan rumah. Sebanyak 10 fasilitas pendidikan dan 15 fasilitas ibadah turut terdampak. Seluas 671 hektare lahan persawahan di Kabupaten Demak juga terendam.
Puan menilai banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang menunjukkan kurangnya mitigasi bencana di wilayah rawan.
“Tentunya ini menambah beban ekonomi masyarakat dalam skala yang lebih luas,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan, ketika sawah terendam, rumah warga terdampak, dan aktivitas harian terganggu bersamaan, persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar genangan air, tetapi bagaimana sistem perlindungan negara bekerja terhadap wilayah berisiko.
“Masyarakat perlu mendapat penjelasan yang lebih terbuka mengenai apakah titik tanggul yang jebol memang sudah masuk dalam peta kerentanan prioritas, bagaimana evaluasi teknis dilakukan sebelum kejadian,” ujar Puan.
“Dan mengapa wilayah yang berkali-kali menghadapi tekanan serupa masih mengalami kerusakan dengan konsekuensi yang hampir sama. Risiko lama terkait bencana banjir berulang ini harus segera diatasi,” sambung Puan.
Ia menambahkan, ketika kejadian berulang terus muncul di kawasan rawan, masyarakat berhak mengetahui apakah masalah utama terletak pada kapasitas teknis, kecepatan respons, atau ketepatan prioritas kebijakan.
“Yang paling mendesak saat ini adalah memastikan dampak terhadap rakyat tidak berkembang lebih jauh. Petani harus memperoleh kepastian agar musim tanam tidak hilang seluruhnya, warga terdampak harus mendapat perlindungan sampai aktivitas hidup mereka pulih,” papar Puan.
“Serta langkah korektif terhadap infrastruktur harus dilakukan dengan logika pencegahan, bukan semata perbaikan setelah kerusakan,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Selain banjir di Demak, Puan juga menyoroti ancaman fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan dan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Juni hingga Agustus 2026.
“Terutama ketika dampaknya paling cepat dirasakan justru oleh kelompok yang ruang bertahannya paling sempit khususnya petani kecil, pekerja harian, dan rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujar Puan.
Ia menilai potensi kemarau panjang, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa diperlakukan sebagai peringatan rutin tahunan karena wilayah tersebut merupakan pusat produksi pangan nasional.
“Ketika produksi terganggu di wilayah utama, yang terdampak bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga dapur rumah tangga masyarakat yang lebih dulu merasakan kenaikan harga sebelum negara sempat menjelaskan situasinya,” tukasnya.
“Maka Pemerintah dari berbagai instansi harus mampu menyiapkan sistem yang efektif sebagai bentuk antisipasi demi memastikan dampak El Nino Ekstrem tak banyak mempengaruhi kesejahteraan rakyat,” pungkas Puan.
