PEMERINTAH memperingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 makin serius. Peringatan ini muncul setelah jumlah titik panas dan luas lahan terbakar melonjak tajam sejak awal tahun.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia kini memasuki fase krusial dalam pengendalian karhutla. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla 2026, Selasa (7/4).
“Hingga 5 April 2026, tercatat 700 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jumlah itu meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 262 titik,” ujar Hanif.
Baca juga : Riau Siaga Karhutla! 113 Titik Panas Terdeteksi, Bengkalis dan Dumai Jadi Lokasi Terparah
Lonjakan juga terjadi pada luas kebakaran hutan dan lahan. Hingga akhir Februari 2026, area terbakar mencapai 32.637 hektare, melonjak sekitar 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat 1.617 hektare.
Menurut Hanif, data tersebut menjadi sinyal kuat bahwa upaya pencegahan harus diperketat sejak dini, terutama menjelang musim kemarau.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi karhutla diperkirakan mulai meningkat pada Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah rawan meliputi Sumatra, Kalimantan, dan Papua bagian selatan.
Baca juga : 228 Titik Panas Ditemukan BMKG di Riau
Hanif menegaskan, ancaman karhutla tidak hanya dipicu faktor cuaca. Aktivitas manusia juga berperan besar, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar hingga pengelolaan gambut yang tidak berkelanjutan.
“Faktor alam seperti El Nino dan kondisi cuaca ekstrem turut memperparah situasi,” kata Hanif.
Karhutla bukan hanya memicu kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi penyumbang besar emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Dampaknya meluas, dari gangguan kesehatan akibat asap, rusaknya keanekaragaman hayati, hingga kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah.
Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89 persen pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2060. Karena itu, pengendalian karhutla menjadi bagian penting dalam agenda iklim nasional.
Hingga kini, baru dua provinsi yang menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Riau dan Kalimantan Barat. Pemerintah pusat mendorong daerah rawan lainnya segera mengambil langkah serupa agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.
Hanif menekankan, penetapan status siaga darurat menjadi kunci agar dukungan pemerintah pusat dapat segera digerakkan.
Ia meminta seluruh kepala daerah di wilayah rawan segera mengambil langkah konkret, mulai dari memperkuat pencegahan, meningkatkan patroli dan pengecekan titik panas, hingga memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran.
Selain itu, Hanif juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi. Ini soal nyawa, lingkungan, dan masa depan negara,” tegasnya. (Z-10)
