jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen penuh dalam mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BGN mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Pesan Presiden, BGN Ketatkan Standar, Ratusan SPPG Masih Disuspensi
Hal ini disampaikan langsung Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada Senin (30/3).
“Anggaran berdasarkan undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kami memiliki anggaran Rp 335 triliun itu tidak benar”, tegas Dadan.
BACA JUGA: Peringatan Keras! BGN Bakal Sikat Mitra yang Mark Up Harga
Dana Rp 335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari Dana Siaga BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp 67 triliun.
Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Besok MBG Jalan Lagi, BGN Mewanti-Wanti Mitra Tak Memainkan Harga Bahan Baku
Dadan menjelaskan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari Rp 249 triliun sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga menguntungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain.
Sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.
Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghasilan antara Rp 2,4 juta - 3,2 juta per bulan
“Anggaran mayoritas kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan.
BGN juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan relawan yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi MBG, dengan dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.
Dengan komposisi anggaran yang fokus pada pemenuhan kebutuhan secara langsung, BGN menegaskan program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.
BGN akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
