JAKARTA, KOMPAS — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan sinyal terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet. Meski tidak memberikan jawaban tegas mengenai jadwal pasti perombakan kabinet, Teddy meminta publik menanti hasil evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Saat dikonfirmasi mengenai isu perombakan kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak menampik ataupun membantah isu yang beredar. Ia meminta publik untuk menanti pengumuman resmi. ”Tunggu saja,” ujar Teddy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Saat ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada April ini, Teddy kembali meminta publik menunggu keputusan yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. ”Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” kata Teddy.
Apakah situasi geopolitik internasional sekarang ini punya dampak terhadap Indonesia sehingga harus diambil langkah-langkah, termasuk ”reshuffle”, Itu yang paling tahu Pak Prabowo.
Kabar mengenai reshuffle terakhir kali berembus pada akhir Januari lalu ketika posisi salah satu Wakil Menteri Keuangan ditinggalkan Thomas Djiwandono karena terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun, hingga Juda Agung dilantik menjadi Wamenkeu, Kamis (5/2/2026), tidak ada menteri dan wakil menteri lain yang diganti.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, menegaskan, keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Presiden paling mengetahui apakah dinamika, termasuk situasi geopolitik global, berdampak pada kebutuhan evaluasi kabinet.
”Apakah situasi geopolitik internasional sekarang ini punya dampak terhadap Indonesia sehingga harus diambil langkah-langkah, termasuk reshuffle, Itu yang paling tahu Pak Prabowo,” ujar Doli.
Ia menilai, hingga kini kebijakan pemerintah masih relatif terkendali. Stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan stok energi, dan kondisi pangan disebut masih aman. ”Di negara lain harga BBM sudah naik, kita tidak. Stok BBM juga masih aman, begitu juga situasi pangan,” kata Doli.
Meski demikian, Doli mengingatkan potensi risiko jika gejolak global berlangsung berkepanjangan. Pemerintah diminta tetap mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat.
Doli juga mendorong pemerintah mengambil peran lebih aktif dalam merespons konflik global. Ia menilai sumber krisis saat ini berasal dari perang yang berdampak luas terhadap perekonomian dunia.
”Kita mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas dan aktif untuk ikut terlibat mengakhiri perang dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan perdamaian dunia,” kata Doli.
Saat ditanya apakah reshuffle diperlukan dalam waktu dekat, ia kembali menegaskan hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden. ”Ya, kan, Pak Presiden yang tahu. Nih, bercandaannya nih, kalau saya bilang mau reshuffle, (tetapi) Pak Presiden enggak, kan, (tidak terjadi juga). Karena itu, kewenangan penuh pada Pak Presiden,” kata Doli.
Guru Besar Bidang Ideologi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menilai, momentum setelah 1,5 tahun pemerintahan merupakan waktu yang cukup bagi Presiden untuk mengevaluasi secara mendalam kinerja para pembantunya. Menurut dia, penilaian kali ini tidak boleh sekadar evaluasi rutin, melainkan juga harus merespons situasi global yang kian tak menentu.
”Perkembangan global yang tak terduga menuntut Presiden betul-betul membacanya secara komprehensif sehingga reshuffle tidak menjadi blunder bagi kinerja Presiden secara keseluruhan,” tutur Bakir.
Menurut Bakir, publik saat ini sangat menuntut perbaikan terkait rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, penguatan di sektor ekonomi serta hukum dan hak asasi manusia (HAM) perlu menjadi prioritas utama evaluasi, termasuk opsi mengganti menteri-menteri di sektor tersebut.
Bakir juga mewanti-wanti agar rencana perombakan ini tidak dibiarkan menjadi desas-desus politik yang berlarut-larut tanpa kepastian. Ia mengingatkan adanya risiko psikologis bagi para menteri yang sedang menjabat jika isu reshuffle terus menggantung.
Terlebih, lanjut Bakir, Presiden sempat mengakui bahwa pola kontrol yang terlalu teknis terkadang membuat para pembantunya lelah. Oleh sebab itu, transparansi mengenai waktu eksekusi reshuffle menjadi penting agar tidak memunculkan efek politik yang tidak produktif.
”Intensitas reshuffle bisa membuat situasi tak pasti bagi kinerja menteri. Akhirnya menteri bekerja asal presiden senang. Orientasinya bukan lagi pada tujuan atau program, melainkan pada kepentingan yang bisa berubah setiap saat,” ungkap Bakir.
Lebih jauh, Bakir mengingatkan bahwa tantangan terbesar Presiden sebenarnya bukan sekadar pergantian menteri, melainkan keberanian melakukan efisiensi struktur. Di tengah narasi penghematan yang sering digaungkan pemerintah, pengurangan jumlah kementerian yang saat ini tergolong jumbo dinilai sebagai langkah yang lebih relevan.
”Kalau mau jujur, yang dibutuhkan bukan reshuffle dalam bentuk pergantian, melainkan pengurangan jumlah pembantunya yang jumbo. Ini adalah langkah konkret efisiensi yang selama ini digembar-gemborkan,” kata Bakir.
Ia menilai saat ini masih ada jarak antara keinginan dan kenyataan dalam hal perampingan birokrasi. ”Perlu bukti konkret dan Presiden bisa melakukannya, tapi sejauh ini (efisiensi kabinet) masih berhenti pada wacana,” kata Bakir.
