MAKASSAR, FAJAR–Transportasi udara bakal tertekan. Kenaikan signifikan harga avtur bakal berimbas pada tarif tiket pesawat.
Pemerintah telah memberi izin maskapai menaikkan harga tiket pesawat di kisaran 9-13 persen. Itu sebagai dampak dari kenaikan harga avtur yang mencapai 72,5 persen.
Kini, krisis energi makin menunjukkan dampak signifikan dari perang berkepanjangan di Timur Tengah. Meskipun pemerintah sudah mengambil ancang-ancang menambah subsidi dalam jumlah besar di sektor penerbangan, kebijakan menaikkan harga avtur akan berpengaruh pada harga tiket.
Kenaikan harga tiket pasti akan memberikan multiplier effect. Sektor industri logistik dan pariwisata yang paling terasa. Kenaikan biaya transportasi akan langsung memukul industri logistik. Dampak paling sederhana terlihat dari meningkatnya biaya pengiriman barang.
“Jika logistik terdampak, maka biaya kirim-mengirim barang akan naik. Ini berimbas pada kenaikan harga bahan baku,” ujar Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Nur Bau Masepe, Senin, 6 April 2026.
Sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak, terutama industri logistik dan pariwisata. Kenaikan biaya logistik akan mendorong perusahaan menaikkan biaya produksi.
Akibatnya, harga barang di pasar ikut meningkat. Kondisi ini pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat.
“Ketika harga barang naik, masyarakat akan mengurangi konsumsi. Ini yang kemudian memperlambat perputaran ekonomi,” tambahnya.
Problem lainnya, mobilitas masyarakat menggunakan pesawat akan terganggu lantaran harga tiket bakal naik signifikan. Naik pesawat akan menjadi pilihan terakhir, terutama untuk penumpang perorangan yang tidak dibiayai institusi.
Selain itu, sektor pariwisata juga diperkirakan terkena dampak signifikan. Kenaikan harga tiket pesawat berpotensi menurunkan mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata.
“Jika masyarakat mengurangi penggunaan transportasi udara, maka jumlah wisatawan akan menurun. Dampaknya, sektor perhotelan dan pariwisata kembali sepi,” jelasnya.
Kondisi tersebut akan menimbulkan efek berantai atau ke berbagai sektor lain yang bergantung pada aktivitas pariwisata. Dalam situasi ini, pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan langkah fiskal yang tepat, salah satunya melalui realokasi anggaran.
“Anggaran yang tidak prioritas sebaiknya dipangkas, terutama di tingkat pusat, dan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti subsidi energi,” kata Nur Bau.
Pemerintah perlu mengkaji ulang program-program yang menyerap anggaran besar agar dapat dialihkan untuk meringankan beban masyarakat. Misalnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini perlu segera dilakukan mengingat dampak kenaikan biaya sangat luas. Terutama kebutuhan untuk subsidi sektor energi. Jika tidak diantisipasi, kenaikan harga energi seperti BBM akan makin membebani masyarakat.
Terutama kelompok berpenghasilan rendah, termasuk pengemudi ojek online. Penurunan daya beli kelompok ini dinilai akan makin memperlambat roda perekonomian.
Terkait solusi jangka pendek, pemanfaatan energi alternatif masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sumber energi terbarukan seperti biodiesel tersedia, produksinya belum masif dan harganya masih relatif mahal.
“Artinya, dalam jangka pendek belum ada solusi yang benar-benar efektif dari sisi energi alternatif,” ujarnya.
Karena itu, kehadiran pemerintah melalui kebijakan subsidi atau intervensi lainnya sangat dibutuhkan. Pengurangan layanan publik bukanlah solusi yang tepat karena dapat menurunkan kualitas pelayanan dan menambah beban masyarakat.
Sebagai alternatif, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada industri terdampak, seperti industri penerbangan. Misalnya melalui pengurangan pajak atau insentif operasional lainnya.
“Dengan begitu, beban perusahaan bisa ditekan tanpa harus sepenuhnya dialihkan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Perlu Insentif
Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Abd Muthalib menilai kenaikan avtur yang berujung pada membengkaknya harga tiket dan biaya logistik merupakan guncangan biaya yang dapat menekan berbagai sektor ekonomi secara simultan.
Dampaknya tidak berhenti pada transportasi udara, tetapi merambat ke sektor lain yang bergantung pada konektivitas antarwilayah. “Lonjakan harga avtur memicu guncangan biaya (cost-push shock) yang berdampak luas pada perekonomian nasional,” katanya.
Secara mikroekonomi, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama operasional maskapai akan mendorong kontraksi penawaran. Kondisi ini membuat maskapai menyesuaikan harga tiket untuk menutup kenaikan biaya operasional, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah penumpang.
“Secara mikroekonomi, kenaikan harga avtur sebagai input utama mendorong kontraksi penawaran maskapai. Kurva penawaran bergeser ke kiri, menyebabkan harga tiket melonjak signifikan,” ujarnya.
Dampak paling terasa akan terjadi pada sektor pariwisata.
Kenaikan harga tiket berpotensi menurunkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, yang berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, pendapatan restoran, serta aktivitas UMKM berbasis pariwisata.
KTI dan daerah kepulauan disebut menjadi yang paling rentan terhadap dampak tersebut. Ketergantungan tinggi terhadap transportasi udara membuat aktivitas ekonomi di kawasan ini berpotensi melambat jika biaya perjalanan meningkat tajam.
Selain pariwisata, tekanan juga muncul pada sisi inflasi. Harga tiket pesawat merupakan salah satu komponen dalam inflasi transportasi. Kenaikan biaya logistik udara, khususnya pengiriman barang bernilai tinggi dan mudah rusak, juga berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Kenaikan tiket pesawat dapat mengganggu mobilitas tenaga kerja dan aktivitas bisnis. Biaya perjalanan yang meningkat berpotensi mengurangi frekuensi perjalanan antarwilayah, menekan ekspansi usaha, serta memperlambat investasi di daerah terpencil.
Dampak distribusi pendapatan juga menjadi perhatian. Kenaikan ini cenderung membebani wilayah terpencil dan kelas menengah yang memiliki intensitas perjalanan tinggi, sementara kelompok berpendapatan tinggi relatif lebih tahan terhadap kenaikan biaya.
Sektor logistik dan perdagangan turut terdampak, khususnya untuk pengiriman produk farmasi, makanan laut segar, dan barang bernilai tinggi lainnya. Kenaikan ongkos kargo udara berpotensi mengganggu rantai pasok dan menurunkan daya saing produk.
“Di tengah kondisi ini, pemerintah dihadapkan pada dilema kebijakan. Intervensi melalui subsidi atau insentif pajak untuk menekan harga avtur berisiko membebani APBN,” katanya.
Pemerintah dapat saja mempertimbangkan beberapa opsi seperti efisiensi distribusi avtur, pemberian insentif kepada maskapai, serta penguatan moda transportasi alternatif.
Jika kenaikan berlangsung dalam jangka panjang, perubahan struktural pada pola perjalanan masyarakat juga berpotensi terjadi. Secara keseluruhan, lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan avtur dinilai bukan hanya persoalan transportasi, melainkan berdampak sistemik terhadap perekonomian. (uca-an/zuk)
