Investor global mencermati tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz.
IDXChannel - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ditutup melemah pada akhir perdagangan Selasa (7/4/2026). Mata uang Garuda turun 70 poin atau sekitar 0,41 persen ke level Rp17.105 per USD.
Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan, investor global kini tengah bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
"Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak," tulis Ibrahim dalam risetnya.
Upaya diplomatik untuk meredakan konflik tampaknya goyah. Iran menolak proposal AS yang menguraikan gencatan senjata 45 hari dan pembukaan kembali selat secara bertahap, bersamaan dengan negosiasi yang lebih luas tentang pencabutan sanksi dan rekonstruksi.
Adapun Iran menolak proposal tersebut, dan menyerukan penghentian permusuhan secara permanen, jaminan yang mengikat terhadap serangan di masa mendatang, pencabutan sanksi, dan kompensasi atas kerusakan.
Trump menegaskan kembali bahwa tenggat Waktu Selasa itu bersifat tegas, dia juga memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat memicu serangan AS terhadap infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan.
Trump juga mengatakan Iran dapat "disingkirkan" dengan cepat, menggarisbawahi meningkatnya risiko eskalasi yang lebih luas.
Konfrontasi ini telah mengganggu aliran energi global dan mendorong harga minyak lebih tinggi, memicu kekhawatiran inflasi dan mempersulit prospek kebijakan moneter. Investor juga menunggu data inflasi AS penting yang akan dirilis pada Jumat, yang diharapkan memberikan petunjuk tentang lintasan suku bunga Fed.
Dari sentimen domestik, ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu. Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global.
BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas.
Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak dan berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan.
"Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi," kata Ibrahim.
Harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar USD70 per barel. Kenaikan hingga sekitar USD113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
Ibrahim menilai fokus subsidi harus dipertajam, ketika harga minyak melonjak ke USD113 per barel, yang berarti lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi. Penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek.
Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi. Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp17.100-Rp17.150 per USD.
(NIA DEVIYANA)
