Medan, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan tidak akan ada penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 bagi calon jemaah, meskipun terjadi kenaikan harga avtur. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
“Presiden memerintahkan agar kenaikan biaya akibat avtur tidak dibebankan kepada jemaah haji,” ujar Dahnil saat kegiatan Manasik Haji Akbar Bank Sumut di Aula Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Selasa (7/4/2026).
Menurut Dahnil, sejumlah maskapai termasuk dari Arab Saudi, telah mengajukan permintaan penyesuaian biaya penerbangan haji akibat kenaikan harga avtur. Tambahan biaya yang diajukan bahkan mencapai sekitar 4.000 dolar AS per jemaah.
“Kami menerima surat dari maskapai yang mengusulkan tambahan biaya per jemaah akibat kenaikan avtur,” katanya.
Dahnil menjelaskan kenaikan harga avtur dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah memastikan tambahan biaya tersebut akan ditanggung negara.
Saat ini pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi atas kenaikan biaya tersebut. “Pemerintah akan menanggung beban tersebut agar tidak memberatkan jemaah,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, Presiden telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari langkah-langkah strategis guna mengantisipasi dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya haji.
"Ini sikap terang dari Presiden. Dukungan Presiden untuk memastikan beban yang ditanggung oleh rakyat terutama jemaah haji itu harus semakin ringan," pungkas Dahnil. (Ayr/wna)
