JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Umat Beragama.
Usulan itu disampaikan Pigai saat menyinggung masalah intoleransi di Indonesia, dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (7/4/2026).
“Oleh karena itu, Kementerian HAM telah mengusulkan, bicara dengan Menteri Agama, saya mau hadirkan Undang-Undang Kebebasan Umat Beragama,” kata Pigai, di Gedung DPR RI.
Pigai mengatakan, usulan tersebut muncul karena pendekatan yang saat ini digunakan negara, masih berfokus pada perlindungan umat beragama, bukan kebebasan.
Baca juga: Menteri HAM Pertimbangkan Langkah Hukum Terkait Hoaks yang Catut Namanya
“Hanya Menteri bilang, ‘enggak bisa Pak Pigai, kalau mau Undang-Undang Perlindungan Umat’. Lho, berarti kita hanya melindungi tujuh agama? Bagaimana dengan mereka yang agama Wiwitan, atau agama-agama lokal yang dipunyai?” ungkap dia.
Menurut Pigai, konsep kebebasan beragama dinilai lebih inklusif karena mencakup seluruh kelompok kepercayaan, termasuk agama lokal.
“Jadi, kita mengusulkan Undang-Undang Kebebasan Umat Beragama, tapi sementara negara ini masih berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Jadi, dia pakai ‘perlindungan’, saya mengusulkan ‘kebebasan’. Ini masih perdebatan,” kata dia.
Pigai menambahkan, perbedaan pandangan tersebut masih terus dibahas di internal pemerintah.
Baca juga: Menteri HAM Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras
Dia pun memperkirakan titik temu pembahasan tersebut akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
“Tapi, kita lagi-lagi namanya juga perdebatan, siapa tahu titik temunya 2027 atau 2028 akan ketemu. Kita enggak tahu,” ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga menyoroti narasi intoleransi yang kerap dilekatkan pada daerah tertentu, seperti Jawa Barat.
Dia menolak anggapan bahwa wilayah tersebut identik dengan praktik intoleransi.
Menurut Pigai, stigma terhadap Jawa Barat sebagai wilayah intoleran merupakan opini yang terbentuk dalam waktu lama dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
“Tapi, saya menolak kalau dibilang Jawa Barat itu intoleran. Ini saya sebagai Menteri HAM, sekaligus orang yang tinggal di Jawa Barat 25 tahun. Depok itu tidak pernah ada penyegelan soal agama,” kata Pigai.
Baca juga: Menteri HAM Minta Pemda Cegah Potensi Intoleransi Jelang Natal 2025
“Jawa Barat itu juga jarang. Itu hanya opini negatif yang sudah terbangun sekian lama seakan-akan Jawa Barat itu intoleran,” sambung dia.
Pigai menegaskan, berdasarkan pengamatan dan penelitiannya, kasus intoleransi tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Dia menilai, kelompok mayoritas maupun minoritas sama-sama bisa mengalami tekanan, tergantung pada konteks wilayahnya.
“Sekarang kita sudah mengarahkan melihat secara Indonesia itu dengan kacamata yang lebih luas, bahwa intoleran itu ada di wilayah kaum minoritas, intoleran itu ada di wilayah kaum mayoritas,” kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
