Indonesia masih mempertahankan status Secondary Emerging Market dalam tinjauan interim FTSE Russell April 2026.
IDXChannel – Indonesia masih mempertahankan status Secondary Emerging Market dalam tinjauan interim FTSE Russell April 2026, di tengah percepatan reformasi transparansi pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor global.
Dalam laporan FTSE Equity Country Classification Interim Review yang dirilis 7 April 2026, FTSE Russell menyatakan terus memantau perkembangan reformasi pasar modal Indonesia, terutama setelah penundaan evaluasi indeks pada Maret 2026.
Lembaga indeks global itu menilai Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.
“Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif reformasi, termasuk peningkatan keterbukaan kepemilikan saham, perluasan kategori klasifikasi investor, penerapan batas minimum free float, serta penguatan perangkat pengawasan pasar. Langkah-langkah ini ditujukan untuk menjawab kekhawatiran yang sebelumnya muncul terkait transparansi data dan keandalan informasi di pasar modal,” tulis FTSE Russell dalam laporannya.
FTSE Russell juga menegaskan bahwa status Indonesia saat ini tetap Secondary Emerging dan tidak masuk Watch List.
“Pada tahap ini, status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market tetap tidak berubah,” kata FTSE Russell.
Sementara keputusan terkait perlakuan efek Indonesia akan diumumkan menjelang review indeks Juni 2026 setelah mempertimbangkan progres reformasi dan masukan pelaku pasar.
Di dalam negeri, reformasi transparansi pasar modal terus dipercepat oleh otoritas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda utama penguatan transparansi yang juga menjadi bagian dari proposal kepada global index providers, termasuk MSCI.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan capaian tersebut dalam Sosialisasi Capaian Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia di Gedung BEI pada 2 April 2026.
Hasan menjelaskan bahwa empat agenda tersebut merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yang dicanangkan OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) sejak 1 Februari 2026.
Empat agenda yang telah dituntaskan meliputi penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan klasifikasi investor KSEI menjadi 39 kategori, serta kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.
Bagi pelaku pasar, kepastian status Secondary Emerging menjadi sinyal positif karena menunjukkan reformasi yang dilakukan mulai mendapat pengakuan internasional.
Dengan review berikutnya pada Juni dan pengumuman tahunan FTSE Russell pada Oktober 2026, pasar kini menunggu sejauh mana reformasi yang telah dijalankan mampu memperkuat posisi Indonesia dan mendorong masuknya arus investasi global. (Aldo Fernando)
