Ironi Rp 25 Miliar untuk Renovasi Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan hingga ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pengadaan tahun anggaran 2025 itu menuai kritik lantaran nominalnya yang besar di tengah efisiensi pemerintah.

Proyek pengadaan itu terdiri atas puluhan paket terpisah. Berdasarkan data Inaproc, situs yang menampilkan pengadaan barang/jasa nasional, paket-paket tersebut dibelanjakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Beberapa paket tersebut adalah ”Belanja Modal Mebel Gubernur” dengan biaya Rp 1,8 miliar, ”Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur” Rp 83 juta, dan ”Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rumah Jabatan Gubernur” Rp 76,2 juta.

Selain itu, terdapat paket ”Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kantor Gubernur” dengan nilai Rp 208 juta dan paket ”Home Use Wakil Gubernur” senilai Rp 123 juta.

Kepada wartawan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan, renovasi rumah jabatan dilakukan karena bangunan tersebut sudah puluhan tahun tidak ditempati. Kondisinya, menurut Rudy, banyak yang perlu dibenahi.

”Yang jelas, semua prosesnya sesuai dengan standar operasional prosedur,” kata Rudy di Samarinda, Senin (6/4/2026).

Ia menyebut, alokasi anggaran telah dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disetujui DPRD Kaltim serta Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, menurut pria yang karib disapa Harum itu, seluruh proses pengadaan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, langkah ini dinilai tidak tepat di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Langkah itu bertujuan memenuhi kebutuhan publik yang lebih efektif.

Koordinator Pokja 30, organisasi masyarakat sipil di Kaltim yang fokus pada advokasi anggaran dan kebijakan publik, Buyung Marajo, mengatakan, ini adalah pembicaraan ramai kesekian kali mengenai penggunaan anggaran Pemprov Kaltim.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim membeli mobil dinas Gubernur Kaltim nyaris Rp 8,5 miliar. Setelah ramai dikritik, mobil itu akhirnya dikembalikan.

Mengenai renovasi dan pengadaan proyek rumah jabatan hingga kantor kepala daerah Kaltim, Buyung melihat para pemimpin di Kaltim tak punya kepekaan krisis (sense of crisis). Penggunaan anggaran publik tersebut dinilai tidak berdampak dan tidak berfungsi bagi publik luas.

Renovasi rumah jabatan dan kantor, katanya, hanya akan dinikmati kepala daerah dan tamu-tamunya. Bahkan, menurut dia, belum tentu rumah jabatan dipakai setiap hari. Warga sebagai pembayar pajak belum tentu bisa memanfaatkannya langsung.

”Jangan jadikan itu alasan sebagai pembenaran untuk menguras uang rakyat,“ kata Buyung dihubungi dari Balikpapan, Selasa (7/4/2026).

Ia menyarankan gubernur meminta maaf kepada publik. Sebab, pengadaan tersebut menyakiti masyarakat Kaltim.

Anggaran provinsi, lanjut Buyung, seharusnya dioptimalkan pada hal yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik, seperti akses transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga harga kebutuhan pokok yang terjangkau.

”Marwah Kaltim itu kinerja bagi publik, bukan penampilan luar pejabat,” ujarnya.

Salah satu persoalan di Kaltim yang kerap dihadapi warga adalah tingginya bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah yang minim akses jalur darat. Hal itu membuat mobilitas orang dan barang jadi sulit dan mahal.

Satu Data Kaltim mencatat, kondisi jalan provinsi di Kaltim tahun 2025 yang rusak ringan sepanjang 50,11 kilometer. Adapun jalan yang kondisinya rusak berat sepanjang 106 km. Bila ditotal, jalan yang mesti diperbaiki itu setara Jakarta-Bandung.

Alimudin (42), warga Kutai Kartanegara, mengatakan, jalan bermarka putih di Desa Loa Kulu Kota berlubang dan beberapa aspalnya terputus. Itu membuat kecelakaan tunggal kerap terjadi saat hujan dan malam.

”Kami yang setiap hari antar jemput anak jadi waswas saat lihat anak sekolah pergi naik sepeda sendiri,” katanya.

Dalam unggahannya di Instagram, Rudy Mas’ud mengatakan, sepanjang 2025, jalan provinsi sepanjang 120 km telah direkonstruksi. Angka itu diklaim hampir dua kali lipat dari capaian 2024 di angka 68,08 km.

”Di tahun 2026, walau ada efisiensi, bismillah untuk realisasi pembangunan infrastruktur di Kaltim,” tulis Rudy.

Selain politik anggaran yang tak berjalan, masalah di Kaltim yang disoroti juga ada pada fungsi kontrol dan pengawasan DPRD Provinsi. Pokja 30 menilai, kontrol dan pengawasan antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim tidak berjalan efektif dan ketat.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Kaltim adalah Hasanuddin Mas’ud. Dia kakak Rudy Mas’ud.

Hasanuddin dan Rudy jug sama-sama dari Partai Golkar. Buyung berpendapat posisi ini menghambat fungsi kontrol dan pengawasan ideal.

”Legislatif dan eksekutif selingkuh. Semua bisa diselesaikan di atas meja makan saja,” seloroh Buyung.

Lantaran publik tak bisa serta-merta mengintervensi komposisi legislatif-eksekutif di Kaltim ini, Buyung menyarankan warga mencatat kinerja mereka.

Selemah-lemahnya iman, katanya, saat pilkada mendatang, publik bisa punya pertimbangan untuk tidak memilih anggota legislatif dan eksekutif yang tak menjalankan mandat rakyat.