Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) era sebelumnya yang dinilai mendominasi informasi di antara pemangku kebijakan sektor keuangan.
Hal ini berkaitan dengan kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini yang dibayangi oleh penurunan prospek (outlook) rating kredit sejumlah lembaga pemeringkat. Contohnya yakni Moody's dan Fitch, yang menurunkan di antaranya outlook peringkat obligasi pemerintah dari positif ke negatif.
Atas kondisi tersebut, Misbakhun menyampaikan pentingnya pembuat kebijakan sektor keuangan dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menyampaikan komunikasi yang efektif. Dia membandingkan bahwa periode sebelumnya upaya komunikasi didominasi oleh Menkeu seorang diri.
"Periode sebelumnya Kementerian Keuangan sangat mendominasi, dan Menteri Keuangan sebelumnya juga mendominasi informasi. Saya yakin kalau Moody's, Fitch dan S&P, semua lembaga rating itu tidak akan menurunkan outlook-nya kalau menteri keuangannya sama," terangnya pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ketua Komisi Keuangan DPR itu mempertanyakan mengapa para lembaga pemeringkat menurunkan prospek negatif ke Indonesia saat Menkeu sebelumnya yakni Sri Mulyani Indrawati diganti ke Purbaya Yudhi Sadewa, pada September 2025 lalu.
Misbakhun menyimpulkan bahwa ada yang harus dibenahi dalam komunikasi pemangku kebijakan terkait. Dia turut menyinggung adanya fenomena deep state, di mana segelintir orang dinilai tidak ingin berubah dan terlalu nyaman dengan kondisi sebelumnya.
Padahal, menurutnya perubahan diperlukan khususnya terkait dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, dia menilai kebijakan pemerintah kini diarahkan untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
Politisi Partai Golkar itu tidak menampik adanya isu ketahanan fiskal yang membayangi ambisi itu. Dengan demikian, pemerintah sekaligus lembaga seperti Danantara perlu memberikan komunikasi yang baik ke pelaku pasar.
Dia mengapresiasi kini komunikasi dari pengambil kebijakan sektor keuangan dilakukan oleh masing-masing lembaga mulai dari Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain-lain.
"Jangan didominasi seperti dulu cuma satu orang kemudian mewakili dan merepresentasikan Indonesia. Mendominasi semuanya. Kita harus bersyukur kepada Bapak Presiden kita yang merekonstruksi ulang ekonomi Indonesia dengan figur yang lebih beragam, lebih inklusif untuk semua orang. Tidak didominasi oleh satu figur," tuturnya.
Adapun pada pengumuman yang disampaikan oleh Fitch 4 Maret 2026, lembaga pemeringkat berbasis di Hong Kong itu mempertahankan peringkat BBB Indonesia namun menurunkan prospeknya ke negatif.
Alasan penurunan prospek itu merefleksikan pembuatan kebijakan di Indonesia, yang dinilai semakin menimbulkan ketidakpastian serta mengikis konsistensi sekaligus kredibilitas. Akibatnya, prospek fiskal jangka menengah bisa melemah, serta memengaruhi sentimen investor.
Di sisi lain, afirmasi rating BBB ini berkat rekam jejak Indonesia mempertahankan stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, rasio utang yang masih terkendali dan cadangan devisa yang memadai.
Senada, Moody's juga mempertahankan rating pada level Baa2 (investment grade) namun menurunkan prospeknya menjadi negatif. Isu prediktabilitas dalam pengambilan kebijakan pemerintah juga menjadi alasan penurunan prospek kredit pada Februari 2026 lalu.
