Donald Trump Presiden Amerika Serikat mengonfirmasi gencatan senjata sementara selama dua minggu dengan Iran, kurang dari dua jam sebelum tenggat ultimatum yang ia berikan kepada Teheran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.
Keputusan tersebut diumumkan Trump melalui platform Truth Social, pada Selasa (7/4/2026) waktu setempat. Sebelumnya pada hari yang sama, ia sempat mengeluarkan peringatan keras bahwa “seluruh peradaban akan mati malam ini” jika Iran tidak memenuhi tuntutan Washington.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa kesepakatan itu bergantung pada komitmen Iran untuk menghentikan sementara blokade jalur distribusi energi global melalui Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital bagi sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia.
“Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah! Alasannya karena kita telah memenuhi dan melampaui semua tujuan militer, dan sudah sangat jauh dalam mencapai kesepakatan pasti mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran,” tulis Trump.
BACA JUGA: Iran Konfirmasi Kesepakatan Gencatan Senjata selama Dua Pekan
Dilansir dari Reuters pada Rabu (8/4/2026) pagi WIB, Pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa perundingan lanjutan antara kedua negara dijadwalkan dimulai pada Jumat (10/4/2026) di Islamabad, Pakistan. Pakistan berperan sebagai mediator dalam kesepakatan tersebut.
Media pemerintah Iran bahkan mengklaim bahwa Washington telah menerima sejumlah persyaratan Teheran untuk mengakhiri konflik. Langkah Trump disebut sebagai “kemunduran yang memalukan”.
Abbas Araqchi Menteri Luar Negeri Iranmenyatakan bahwa Teheran siap menghentikan serangan balasan dan menjamin jalur aman bagi lalu lintas energi melalui Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan.
“Teheran akan menghentikan serangan balasan dan menyediakan jalur aman melalui Selat Hormuz,” ujar Araqchi dalam pernyataan resmi.
Konflik yang telah berlangsung selama enam pekan ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berdasarkan data pemerintah dan kelompok hak asasi manusia, lebih dari 5.000 orang dilaporkan tewas di hampir selusin negara, termasuk sekitar 1.600 warga sipil di Iran. (saf/ipg)
