Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendesak aparat kepolisian memberantas aksi premanisme di tanah air, imbas tewasnya Dadang (58) saat hajatan pernikahan anaknya di Purwakarta, Jawa Barat, akibat dikeroyok preman yang tengah mabuk-mabukan.
Dia menjelaskan kekerasan yang memicu warga kehilangan nyawa menjadi pengingat keras bagi pemerintah agar tidak memandang remeh masalah premanisme. Adanya tragedi itu, menurut dia, harus menjadi momentum untuk menindak tegas kelompok atau individu pelaku intimidasi demi keuntungan pribadi.
"Ini menjadi momentum untuk membersihkan Indonesia dari aksi premanisme dalam berbagai bentuknya. Sebab kami mendapatkan informasi jika premanisme kian hari kian meresahkan,” kata Hasbiallah di Jakarta, Rabu.
Saat ini, menurut dia, sehari-hari warga selalu berhadapan dengan tindak premanisme mulai dari adanya parkir liar di minimarket, "Pak Ogah" yang malah memicu kemacetan, hingga kelompok pengangguran yang mengatasnamakan ormas untuk memalak pelaku usaha.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Di tengah tekanan ekonomi aksi intimidasi kepada warga akan kian memicu disharmoni,” kata dia.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memberikan ruang sedikit pun terhadap praktik premanisme di masyarakat. Premanisme merupakan ancaman serius terhadap rasa aman publik dan wibawa negara.
“Premanisme, baik di kota maupun di desa, harus ditindak tegas dan konsisten. Jika dibiarkan, praktik ini akan berkembang menjadi pola pemerasan yang sistematis dan merusak ketertiban sosial,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemberantasan premanisme bukan hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi.
“Jika premanisme dibiarkan, masyarakat akan hidup dalam ketakutan, aktivitas ekonomi terganggu, dan hukum kehilangan wibawanya. Karena itu, negara harus hadir dan memastikan keamanan setiap warga negara,” katanya.
Baca juga: Polres Purwakarta ungkap kasus penganiayaan penyelenggara hajatan
Baca juga: Anggota DPR: Negara harus hadir lindungi hajatan warga dari premanisme
Dia menjelaskan kekerasan yang memicu warga kehilangan nyawa menjadi pengingat keras bagi pemerintah agar tidak memandang remeh masalah premanisme. Adanya tragedi itu, menurut dia, harus menjadi momentum untuk menindak tegas kelompok atau individu pelaku intimidasi demi keuntungan pribadi.
"Ini menjadi momentum untuk membersihkan Indonesia dari aksi premanisme dalam berbagai bentuknya. Sebab kami mendapatkan informasi jika premanisme kian hari kian meresahkan,” kata Hasbiallah di Jakarta, Rabu.
Saat ini, menurut dia, sehari-hari warga selalu berhadapan dengan tindak premanisme mulai dari adanya parkir liar di minimarket, "Pak Ogah" yang malah memicu kemacetan, hingga kelompok pengangguran yang mengatasnamakan ormas untuk memalak pelaku usaha.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Di tengah tekanan ekonomi aksi intimidasi kepada warga akan kian memicu disharmoni,” kata dia.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memberikan ruang sedikit pun terhadap praktik premanisme di masyarakat. Premanisme merupakan ancaman serius terhadap rasa aman publik dan wibawa negara.
“Premanisme, baik di kota maupun di desa, harus ditindak tegas dan konsisten. Jika dibiarkan, praktik ini akan berkembang menjadi pola pemerasan yang sistematis dan merusak ketertiban sosial,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemberantasan premanisme bukan hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi.
“Jika premanisme dibiarkan, masyarakat akan hidup dalam ketakutan, aktivitas ekonomi terganggu, dan hukum kehilangan wibawanya. Karena itu, negara harus hadir dan memastikan keamanan setiap warga negara,” katanya.
Baca juga: Polres Purwakarta ungkap kasus penganiayaan penyelenggara hajatan
Baca juga: Anggota DPR: Negara harus hadir lindungi hajatan warga dari premanisme
