Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pemangkasan anggaran tidak mengganggu proyek infrastruktur prioritas, termasuk bendungan dan jalan tol. Proyek strategis tetap dipacu melalui skema pembiayaan alternatif.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet, Cijurey, dan Bendungan Bener tetap berjalan. Proyek tersebut dinilai krusial untuk pengendalian banjir dan irigasi.
Di sektor konektivitas, proyek jalan tol juga dipastikan aman dari dampak efisiensi. Rencana lelang Tol Gilimanuk—Mengwi tetap dilanjutkan sesuai jadwal.
"Kalau tol enggak, aman-aman proyek tol. Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya karena masalah misalnya politisasi anggaran," kata Dody di Kompleks Parlemen RI, Selasa (7/4/2026).
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah mengandalkan skema kontrak tahun jamak. Mekanisme ini memungkinkan proyek tetap berjalan meski pembiayaan dilakukan bertahap.
"Kalau memang kurang, saya bisa minta lagi atau kalau memang nggak bisa tambah lagi karena terbesar anggaran, yaudah kita perpanjang menjadi multiyears," ungkap Dody.
Baca Juga
- Menteri PU Curhat Kena Efisiensi, Anggaran 2026 Dipangkas Rp12 Triliun
- Dedi Mulyadi Tarik Pinjaman Rp2 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Jabar
- Menteri PU: Pemulihan Infrastruktur Sumatra Butuh Anggaran Rp73,98 Triliun
Menurutnya, strategi ini menjadi solusi agar proyek infrastruktur tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah, imbuhnya, berupaya menjaga manfaat infrastruktur tetap dirasakan masyarakat.
Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pengetatan fiskal dengan memangkas belanja infrastruktur guna menjaga defisit APBN di tengah gejolak global. Kebijakan ini menjadi respons atas eskalasi konflik geopolitik yang menekan stabilitas ekonomi nasional.
Kementerian PU sendiri mendapat instruksi efisiensi dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun dari total pagu awal Rp118,89 triliun.
Dengan penyesuaian tersebut, anggaran Kementerian PU menyusut menjadi Rp106,18 triliun. Revisi ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR.
"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody. (Alifian Asmaaysi)
