Perang yang telah memasuki hari ke-37 antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar konflik militer konvensional, melainkan sebuah titik balik strategis yang mengubah lanskap aliansi pertahanan global. Intensitas serangan Iran yang telah mencapai gelombang ke-94 menunjukkan kapasitas ketahanan sekaligus kemampuan ofensif yang tidak lagi dapat dipandang sebagai kekuatan regional semata, melainkan aktor strategis global yang mampu mengganggu arsitektur keamanan Barat.
Keberhasilan Iran menjatuhkan pesawat tempur F-15 dan A-10 Warthog milik Amerika Serikat, serta pesawat Hercules C-130 dan helikopter Black Hawk, menciptakan efek psikologis yang signifikan. Dominasi udara yang selama ini menjadi tulang punggung strategi militer AS mulai dipertanyakan. Tidak hanya oleh musuh, tetapi juga oleh sekutu-sekutunya sendiri. Dalam perspektif psikologi perang, ini merupakan shock effect yang menggerus persepsi superioritas militer Barat.
Data dari CENTCOM mengenai hilangnya 17 tentara AS dalam misi pencarian di Iran Barat, memperkuat narasi bahwa perang ini tidak berjalan sesuai kalkulasi Washington. Kehilangan personel elite dalam operasi terbatas menandakan kegagalan kontrol medan tempur, sekaligus membuka ruang bagi Iran untuk membangun propaganda kemenangan.
Dalam konteks teori keamanan ekonomi, Iran memainkan strategi yang canggih dengan memanfaatkan Selat Hormuz sebagai leverage global. Jalur ini merupakan nadi distribusi energi dunia, dan setiap gangguan di wilayah tersebut langsung berdampak pada pasar minyak internasional. Dengan demikian, Iran tidak hanya bertempur secara militer, tetapi juga mengunci tekanan ekonomi global sebagai instrumen perang.
Keputusan Iran untuk menukar pilot AS dengan pembebasan lebih dari 10.000 tawanan Palestina menunjukkan penggunaan strategi humanitarian leverage. Ini bukan hanya langkah taktis, tetapi juga simbolik, yang memperkuat legitimasi Iran di mata dunia Islam dan negara-negara Global South. Iran berhasil menggabungkan dimensi militer, diplomatik, dan moral dalam satu gerakan simultan.
Di Eropa, perubahan sikap terhadap konflik ini sangat mencolok. Negara seperti Prancis bahkan telah mengakui Palestina secara resmi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 2025, serta menerima duta besar perempuan Palestina, Hala Abou Hassira. Ini menandai pergeseran kebijakan luar negeri yang sebelumnya cenderung mengikuti garis Washington.
Penolakan Prancis dan negara-negara NATO lainnya terhadap permintaan Donald Trump untuk mendukung perang menunjukkan adanya krisis kohesi dalam NATO. Bahkan, pelarangan penggunaan wilayah udara untuk logistik militer menjadi simbol nyata bahwa solidaritas transatlantik sedang mengalami erosi.
Italia dan Spanyol mengambil langkah yang lebih tegas dengan melarang penggunaan pangkalan militer mereka untuk operasi AS. Pernyataan Menteri Pertahanan Spanyol yang menyebut operasi ini sebagai “sangat ilegal” mencerminkan delegitimasi terbuka terhadap kebijakan militer Amerika. Ini merupakan fenomena langka dalam sejarah hubungan NATO.
Lebih jauh, negara-negara seperti Inggris, Jerman, Australia, dan Jepang secara eksplisit menolak mengirimkan armada militer. Hal ini menunjukkan bahwa perang Iran-AS-Israel telah menciptakan coalition fatigue, di mana sekutu tradisional mulai mempertimbangkan biaya politik dan ekonomi dari keterlibatan militer.
Kritik tajam dari Jeffrey Sachs memperkuat narasi bahwa Eropa selama ini terlalu bergantung pada Washington. Pernyataannya bahwa kebijakan luar negeri Eropa dibuat di Washington, sementara kebijakan AS dibuat di Tel Aviv, mencerminkan krisis otonomi strategis Barat yang kini mulai dipertanyakan secara terbuka.
Konsekuensi dari dinamika ini adalah munculnya konsep “NATO minus AS”, sebuah kondisi hipotetik namun semakin realistis. Negara-negara Eropa mulai mempertimbangkan kepentingan strategis mereka sendiri, terutama dalam konteks stabilitas energi dan keamanan regional.
Di Timur Tengah, dampak perang ini bahkan lebih dramatis. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, dan Bahrain secara kolektif menolak dukungan militer kepada AS. Ini merupakan pergeseran besar dari pola lama di mana negara-negara tersebut menjadi mitra utama Washington.
Serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di kawasan yang menyebabkan kerusakan signifikan memperkuat keputusan negara-negara Teluk untuk mengambil posisi netral. Mereka kini lebih fokus pada stabilitas domestik dan keberlanjutan ekonomi dibandingkan keterlibatan dalam konflik terbuka.
Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan resolusi terkait Selat Hormuz akibat veto dari China, Rusia, dan bahkan Prancis menunjukkan fragmentasi sistem keamanan global. Mekanisme multilateralisme tidak lagi efektif dalam merespons konflik besar.
Dalam dimensi psikologi perang, Iran berhasil memainkan strategi protracted conflict atau perang berlarut. Dengan memperpanjang durasi konflik, Iran memanfaatkan kelelahan politik dan sosial di dalam negeri AS. Demonstrasi besar dengan slogan “No Kings” menjadi indikator ketidakpuasan publik terhadap kebijakan perang.
Pemecatan puluhan jenderal oleh Trump menunjukkan adanya ketegangan internal dalam struktur militer AS. Ini merupakan tanda bahwa perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dalam institusi negara itu sendiri. Fragmentasi internal ini menjadi keuntungan strategis bagi Iran.
Selain itu, Iran secara efektif menggunakan propaganda digital untuk membentuk opini global. Narasi perlawanan terhadap hegemoni Barat disebarluaskan melalui media sosial, menciptakan dukungan luas dari masyarakat internasional, terutama di negara-negara berkembang.
Dengan mengintegrasikan strategi militer, ekonomi, dan informasi, Iran telah mengubah paradigma perang modern. Ini bukan lagi soal kekuatan senjata semata, tetapi tentang kemampuan mengendalikan persepsi, waktu, dan struktur global.
Akhirnya, perang ini menandai transisi menuju tatanan dunia multipolar yang lebih kompleks. Aliansi tidak lagi bersifat tetap, melainkan cair dan berbasis kepentingan. Dalam konteks ini, kemenangan tidak hanya ditentukan di medan perang, tetapi juga dalam kemampuan mengelola jaringan kekuatan global yang saling terhubung.
