Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Pemerintah memberikan ruang penyesuaian tarif tiket pesawat domestik kelas ekonomi seiring kebijakan terbaru terkait komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026, yang memungkinkan kenaikan tarif tiket pada kisaran 9 hingga 13 persen.
Menanggapi hal itu, maskapai Garuda Indonesia menyatakan akan menyesuaikan harga tiket secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan daya beli masyarakat.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menegaskan bahwa penyesuaian tarif akan dilakukan secara hati-hati.
“Penyesuaian harga akan dilakukan secara proporsional dengan tetap mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Glenny dalam keterangan yang dikutip, Rabu, 8 April 2026.
Ia menambahkan, evaluasi akan terus dilakukan mengikuti dinamika harga avtur yang menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tarif penerbangan.
Selain itu, Garuda Indonesia juga menyiapkan langkah mitigasi melalui pengaturan frekuensi dan jadwal penerbangan pada sejumlah rute, guna menjaga efisiensi operasional.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis maskapai dan keterjangkauan layanan transportasi udara bagi masyarakat.
Sementara itu, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus untuk menahan lonjakan harga tiket, di antaranya melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Selain itu, pemerintah menetapkan bea masuk nol persen untuk suku cadang pesawat guna mendukung industri perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan industri penerbangan nasional tetap terjaga, sekaligus memastikan layanan transportasi udara tetap dapat diakses oleh masyarakat luas.
Editor: Redaksi TVRINews
