Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan jajaran di Kompleks Parlemen, Rabu (8/4). Rapat tersebut membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan rapat ini difokuskan pada pengawasan kesiapan haji 2026 sekaligus isu-isu aktual yang memengaruhi pelaksanaannya.
“Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, Komisi VIII DPR RI melaksanakan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Haji dengan agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi serta isu-isu aktual,” ucap Wachid.
Ia menyoroti kondisi global yang berpotensi berdampak pada biaya penyelenggaraan haji tahun depan.
“Sebagaimana kita pahami bersama, kondisi keamanan di Timur Tengah saat ini masih belum membaik dan yang perlu dicermati dampaknya secara khusus terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi,” tutur Wachid.
Tanya Potensi Kenaikan BiayaKomisi VIII meminta penjelasan pemerintah terkait kemungkinan kenaikan biaya haji dan sumber pembiayaannya.
“Satu, apakah terdapat potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dari besaran yang telah ditetapkan? Jika terdapat kenaikan, maka pada komponen apa sajakah kenaikan tersebut?” ucap Wachid.
Komisi VIII juga mempertanyakan progres persiapan teknis penyelenggaraan haji 2026, termasuk kontrak layanan yang telah disepakati.
“Dua, sejauh mana persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi per hari ini? Apakah seluruh kontrak layanan yang ditandatangani... telah sesuai dengan kesimpulan rapat kerja pada tanggal 29 Oktober 2025?” kata Wachid.
Selain itu, DPR menyoroti kesiapan skema murur dan tanazul bagi jemaah.
“Tiga, apakah konsep pelaksanaan murur dan tanazul yang akan dilaksanakan betul-betul telah dipersiapkan? Berapa banyak jumlah jemaah haji yang akan melaksanakan murur dan tanazul?” tutur Wachid.
Fasilitas Armuzna DisorotKomisi VIII menilai, fasilitas di Armuzna masih perlu mendapat perhatian.
“Komisi VIII DPR RI belum melihat progres yang signifikan terkait berbagai fasilitas layanan di Armuzna seperti maktab yang belum di-paving block, jumlah toilet yang harus lebih banyak untuk jemaah perempuan namun belum nampak progres pembangunannya,” ucap Wachid.
Selain itu, DPR meminta penjelasan terkait kemungkinan penggunaan dana haji jika terjadi penambahan biaya.
“Satu, jika terjadi penambahan biaya pelaksanaan ibadah haji, apakah dimungkinkan diperoleh dari dana yang telah dikelola oleh BPKH?” kata Wachid.
Rapat dilanjutkan dengan mendengar paparan dari Menhaj Irfan. Hingga berita ini dibuat, rapat masih berlangsung.
