Pemerintah Kabupaten Siak di Provinsi Riau resmi mengeluarkan surat edaran terkait kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Siak nomor 008/bkpsdmd-binwas/275 tahun 2026 tentang pelaksanaan pengaturan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
Pengaturan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi budaya kerja bagi ASN yang lebih adaptif dan berbasis kinerja.
Namun ada yang berbeda mengenai waktu WFH antara pusat dengan Siak. Jika pusat menetapkan WFH setiap hari Jumat, Siak memberlakukannya pada hari Rabu.
"Kebijakan WFH atau WFA oleh pusat satu hari selama sepekan. Harinya bisa disesuaikan masing-masing daerah. Kita hari Rabu,” ujar Bupati Siak Dr Afni Zulkifli, Selasa (7/4).
Meski bekerja dari rumah, Afni meminta agar ASN maupun Non ASN tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi target kinerja, agar pelayanan publik tidak terganggu.
"Kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan penilaian kinerja yang terukur dengan optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pertimbangan efektivitas pelayanan dan efisiensi biaya operasional perangkat daerah serta individu ASN dan Non ASN," jelasnya.
Afni juga menegaskan bahwa seluruh ASN dan Non ASN di unit kerja untuk tidak keluar daerah kecuali penugasan khusus dengan Surat Perintah Tugas, tetap mengisi daftar hadir melalui aplikasi e-gov dengan titik lokasi berada dalam Kabupaten Siak dan menyampaikan produk layanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline.
“WFH langkah pemerintah mendukung gerakan hemat energi serta merubah budaya kerja ASN yang biasanya hadir di kantor Work From Office (WFO), kini pemerintah mulai menerapkan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) bekerja dimana saja, dalam mendukung SPBE,” kata Afni.
Ia juga memastikan tidak ada aktivitas pengoperasian sarana dan prasarana kantor di unit kerja kecuali untuk penjagaan dan keamanan serta mendukung jalannya pelayanan langsung kepada masyarakat.
Agar penerapan WFH berjalan lancar, pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan publik esensial yang melaksanakan layanan dasar dan berdampak langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, layanan darurat medis, sekolah, pustaka daerah, pelayanan kependudukan tertentu, pelayanan perizinan, kecamatan, kelurahan, pemerintahan kampung, keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Lalu, penanganan dan penanggulangan bencana, pendapatan daerah, operasional lapangan pengaturan lalu lintas, over dimension dan over load (ODOL), pelabuhan dan penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan serta unit lapangan/teknis perbaikan jalan, jembatan dan sistem penyediaan air bersih tetap beroperasi optimal seperti biasanya atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik jenis layanan.
Baca Juga: Bupati Siak: Tolak MBG Jika Tak Layak
“Kita pastikan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak boleh ada yang terganggu. WFH tidak boleh menurunkan kualitas layanan,” tegas Afni.
Afni mengatakan, kebijakan transformasi budaya kerja melalui penerapan WFH ini dapat menghemat biaya operasional kantor, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), air, telepon, termasuk operasional pegawai dan lain-lain. Sesuai arahan pusat, setiap OPD dapat menghitung penghematan anggarannya dan disampaikan kepada Bupati.
“Saya minta perangkat daerah menghitu penghematan yang telah kita lakukan selama pelaksanaan WFH paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” tutupnya.
