JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf mengakui ongkos penerbangan haji tahun 2026 berpotensi mengalami kenaikan signifikan, dengan maupun tanpa perubahan rute penerbangan.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
“Kita tentu paham semua tentang situasi Timur Tengah saat ini. Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah pada kisaran Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan war risk, serta pelemahan nilai tukar, biaya tersebut meningkat signifikan,” ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Baca juga: Prabowo Minta Potensi Kenaikan Biaya Haji Tak Dibebankan ke Jemaah
Dia menjelaskan, kondisi geopolitik juga membuka kemungkinan dilakukan pengalihan rute (rerouting) penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik.
Menurut dia, jika maskapai harus mengambil rute alternatif, waktu tempuh perjalanan akan bertambah sekitar empat jam dengan tambahan konsumsi avtur hingga 12.000 ton.
“Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda/JAKARTA/DZ/20181-26 mengusulkan tambahan Rp 7,9 juta per jemaah pada harga avtur 116 US dollar sen per liter,” kata Irfan.
Sementara itu, maskapai Saudi Airlines juga mengajukan kenaikan biaya sebesar 480 US dollar per jemaah pada harga avtur 137,4 sen dollar AS per liter.
Baca juga: Harga Avtur Naik, Kemenhaj Diminta Antisipasi Lonjakan Biaya Haji
Irfan memaparkan, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata penerbangan haji diperkirakan naik menjadi sekitar Rp 46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen.
Sementara itu, dalam skenario perubahan rute, biaya bisa meningkat lebih tinggi hingga sekitar Rp 50,8 juta per jemaah atau naik 51,48 persen.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujar Irfan.
Ia melanjutkan, terdapat klausul force majeuere dalam kontrak antara Kementerian Haji dan Umrah dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
Baca juga: Harga Minyak Naik 52 Persen, Biaya Haji 2026 dan Devisa Pariwisata Berpotensi Terdampak
Klausul tersebut memungkinkan para pihak melakukan musyawarah untuk menyesuaikan kontrak terhadap kondisi yang berkembang.
“Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak yang berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut,” kata Irfan.
Kendati demikian, Irfan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah haji, jika memang benar-benar terjadi.
Baca juga: Biaya Haji 2026 Berpotensi Naik, DPR Minta Jangan Bebani Jemaah
“Ibu bapak sekalian, terkait kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membahas ini dalam arah kuasa terbatas beberapa waktu lalu yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita,” ungkap Irfan.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kepala kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
