Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Presiden tegaskan harga pasar berlaku bagi kelompok mampu demi menjaga stabilitas fiskal di tengah krisis energi global.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah.
Meski demikian, kepala negara menginstruksikan agar kelompok masyarakat mampu mulai beralih menggunakan BBM dengan harga pasar demi efisiensi anggaran negara.
Dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu 8 April 2026.
Presiden mengungkapkan bahwa formulasi kebijakan ini bertujuan untuk melindungi setidaknya 80 persen populasi Indonesia yang masuk dalam kategori rentan dan membutuhkan dukungan pemerintah.
"Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita pertahankan 80 persen untuk rakyat kita," ujar Presiden Prabowo di hadapan para menterinya.
Namun, ia memberikan peringatan keras kepada kelompok ekonomi atas agar tidak lagi membebani kas negara melalui subsidi yang tidak tepat sasaran. Beliau menekankan pentingnya integritas bagi masyarakat yang secara finansial telah mandiri.
"Orang-orang kaya kalau mau pakai bensin mahal ya dia harus bayar harga pasar. Yang kita bela adalah rakyat miskin," tegasnya.
Resiliensi Ekonomi di Tengah Gejolak Global
Di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia yang kian memuncak, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap fundamental ekonomi nasional.
Berdasarkan kajian terbaru bersama tim ekonomi kabinet, posisi Indonesia dinilai cukup resilien untuk menghadapi tekanan global dalam satu tahun ke depan.
Salah satu faktor kunci ketahanan ini adalah diversifikasi jalur pasokan migas Indonesia yang tidak sepenuhnya bergantung pada titik rawan konflik internasional, seperti Selat Hormuz.
Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian konsumsi domestik secara terukur tanpa memicu guncangan sosial yang masif.
"Kondisi global yang penuh krisis mengakibatkan suplai energi menjadi masalah. Namun, setelah mengkaji, kita memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat untuk melewati masa kritis satu tahun ke depan," jelas Presiden.
Efisiensi dan Transformasi Melalui Krisis
Presiden memandang tantangan energi saat ini bukan sekadar hambatan, melainkan momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi diri secara menyeluruh.
Ia menyerukan penghentian segala bentuk pemborosan dan praktik korupsi yang dapat memperlemah daya saing nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang turut hadir dalam rapat tersebut, memberikan jaminan bahwa stok energi nasional berada dalam status aman.
Kendati demikian, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak terjebak dalam sikap terlalu santai.
"Krisis ini adalah peluang bagi kita untuk bekerja lebih baik dan efisien. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi," pungkasnya.
Pemerintah dijadwalkan akan segera mengumumkan rincian langkah-langkah teknis mengenai pengendalian konsumsi bahan bakar dalam waktu dekat, seiring dengan upaya memperkuat kedaulatan energi nasional pasca periode transisi 12 bulan mendatang.
Editor: Redaktur TVRINews
