Bisnis.com, JAKARTA — Gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran selama dua pekan diharapkan berdampak positif terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Meski demikian, upaya meloloskan dua kapal tanker PT Pertamina (Persero) untuk melintas masih belum menemukan titik terang.
Dua kapal tersebut adalah milik anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di kawasan Teluk Persia. Hal ini tidak lepas dari dampak eskalasi serangan AS-Israel pada Februari 2026 lalu ke Iran.
Setelah perang berkecamuk satu bulan lebih, akhirnya AS dan Iran menyepekati gencatan senjata yang dimediasi oleh Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir. Periode gencatan senjata selama dua periode itu diharapkan AS bisa mendorong pembukaan kembali Selat Hormuz yang sejauh ini telah menyebabkan gejolak harga minyak dunia.
Indonesia pun berkepentingan dalam hal tersebut. Selain bisa menurunkan tensi geopolitik, dua kapal tanker Pertamina diharapkan bisa segera melintasi Selat Hormuz setelah sekitar lebih dari sebulan ini. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun menyambut baik gencatan senjata tersebut.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa pemerintah RI menyambut baik gencatan senjata selama dua pekan itu. Menurutnya, tercapainya kesepakatan tersebut mencerminkan adanya upaya-upaya untuk membuka ruang diplomasi dan deeskalasi antara pihak-pihak yang terlibat.
"Indonesia melihat ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penyelesaian damai yang berkelanjutan," ujarnya pada media briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga
- Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.005 Usai Gencatan Senjata AS-Iran
- Israel "Ngekor" AS soal Keputusan Gencata Senjata dengan Iran
- Pengusaha: Harga Kantong Plastik Naik 50% Imbas Perang Iran-AS
Yvonne lalu menggarisbawahi pentingnya seluruh pihaknya untuk menahan diri secara maksimal serta menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.
Di sisi lain, Indonesia juga menegaskan penghormatan terhadap kebijakan navigasi yang dijamin hukum internasional serta Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Dengan kesepakatan gencatan senjata, Indonesia berharap agar ini bisa berdampak pada pembukaan Selat Hormuz. Sebagaimana diketahui, dua kapal tanker minyak Pertamina masih belum bisa melintasi salah satu jalur perdagangan energi dunia itu.
"Untuk gencatan senjata ini kami tentu menyambut baik, karena ini berdampak banyak juga bagi tadi akses yang Selat Hormuz," ujar Jubir Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada kesempatan yang sama.
Masalahnya, pemerintah sampai dengan saat ini menyebut terdapat kendala teknis yang tidak diperinci lebih lanjut terkait dengan dua kapal Pertamina itu.
Vahd mengatakan, koordinasi telah dilakukan melalui berbagai jalur dengan pihak Iran. Baik antara pihak Kemlu sekaligus KBRI di Teheran dengan pemerintah dan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.
Kendati koordinasi sudah dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Kemlu mengakui masih ada hal teknis yang saat ini masih ditindaklanjuti.
"Saat ini memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain sepeti asuransi dan kesiapan kru," ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian, dia enggan menjelaskan lebih lanjut apa kendala teknis dimaksud. Pertamina disebut sebagai pihak yang lebih memahami soal kendala teknis tersebut. Vahd hanya memastikan bahwa hal-hal teknis dimaksud tidak sepenuhnya merupakan isu politis. Dia juga mengaku belum adanya pembahasan mengenai kabar Iran bakal mengenakan biaya tol untuk kapal yang melewati Selat Hormuz.
"Betul-betul tingkat teknis yang memang harus dibahas dengan melibatkan Pertamina dan juga pihak-pihak terkait di lapangan di sana," terangnya.
Menurutnya, seluruh negara pun melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan kapal milik nasional mereka. Baginya, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang kapalnya telah diperbolehkan Iran melintasi Selat Hormuz. Contohnya, Pakistan, India dan Filipina.
Terbaru, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melalui platform X mengeklaim bahwa Iran telah memperbolehkan kapalnya melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Hal ini disampaikan olehnya setelah bertemu dengan Duta Besar Iran di Malaysia, Valiollah Mohammadi.
"Jadi, tidak harus membandingkan dengan negara lain, tetapi memang setiap negara punya kepentingan yang sama dan upaya yang sama," terang Vahd usai dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut.
Senada, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga masih enggan memerinci lebih lanjut apa kendala teknis dimaksud. Dia hanya menyatakan bahwa proses negosiasi masih berlangsung.
"Ada aspek teknis dan prosedural yang harus dikoordinasikan dengan pemerintahan Iran. Pertimbangan kami tidak hanya soal cargo, tetapi yang paling utama adalah aspek keselamatan kru dan awak kapal," kata Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).
Dwi juga mengeklaim pasokan minyak dalam negeri juga masih dalam posisi aman atau di atas rata-rata minimum nasional.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pertamina melaporkan dua kapal miliknya terjebak di dalam area Teluk Arab, yakni Pertamina Pride dengan Ship Management dari NYK dan kapal Gamsunoro yang saat ini dikelola oleh Synergy Ship Management.
Kapal Gamsunoro tepatnya tengah berada di Khor al Zubair, Irak, sementara kapal Pertamina Pride tengah melakukan proses loading di Ras Tanura, Provinsi Timur Arab Saudi.
Bisnis telah meminta konfirmasi lebih lanjut dari pihak Pertamina, tetapi belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dinaikkan.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, ada setidaknya dua isu yang perlu diperhatikan setelah gencatan senjata AS dan Iran. Hal ini kendati Iran telah memungkinkan perlintasan kapal melewati Selat Hormuz melalui koordinasi dengan angkatan bersenjatanya.
Pertama, adanya kabar bahwa Iran akan mengenakan biaya tambahan bagi kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Kedua, banyaknya kapal yang sedang tertahan di situ diperkirakan bisa menciptakan penyumbatan besar setelah jalur logistik dibuka.
"Di Selat Hormuz ada sekitar ratusan kapal, kalaupun mau lewat siapa yang didahulukan, siapa yang belakangan? Ini kemudian ada congestion besar sekali. Ini harus diperhitungkan juga, apakah dua minggu bisa keluar apa enggak", ujarnya kepada Bisnis.
Di sisi lain, Yose turut mengamini masalah asuransi kapal yang dinilai bisa menjadi semakin memperumit kondisi. Dia menyebut tidak ada jaminan perusahaan asuransi pelayaran langsung percaya bahwa kapal-kapal bisa melintas tanpa risiko.
Apabila perusahaan asuransi belum yakin, maka kapal bisa jadi berlayar tanpa asuransi atau diminta membayar premi yang sangat tinggi.
"Itu jadi permasalahan lagi, tentu akan meningkatkan [biaya logistik] setelah harga minyak yang sudah mahal," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan keterangan resmi Presiden AS Donald Trump yang diunggah Gedung Putih, Rabu (8/4/2026), gencatan senjata ini menahan Trump untuk serangan destruktif ke Iran selama dua pekan. Hal ini disetujui dengan syarat pembukaan Selat Hormuz secara sepenuhnya, segera dan aman.
"Ini akan menjadi gencatan secara dua pihak! Alasan dalam melakukan hal ini adalah kami sudah memenuhi seluruh tujuan militer dan melampauinya, dan sudah sangat jauh dalam mencapai kesepakatan definitif untuk perdamaian dengan Iran dan di Timur Tengah," dikutip dari platform X @WhiteHouse.
Presiden dari Partai Republik itu menyebut telah menerima 10 poin proposal dari Iran. Dia menilai proposal Teheran berdasarkan hal yang bisa dinegosiasikan.
"Hampir seluruh poin dari perselisihan masa lampau telah disepakati antara AS dan Iran, namun periode dua pekan akan memungkinkan kesepakatan untuk bisa difinalisasi dan disempurnakan," jelas Trump.
Masih melalui platform X, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi juga mengeluarkan pernyataan resmi. Dia mengapresiasi Pakistan dalam upaya untuk mengakhiri perang di kawasan.
Menteri Araghchi pun menyebut pihaknya mempertimbangkan 15 poin proposal dari AS setelah mereka menerima 10 poin proposal dari Iran.
"Dengan ini saya menyatakan mewakili Dewan Agung Keamanan Nasional Iran: Apabila serangan-serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata kami yang juta akan menghentikan operasi defensif mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui akun X pribadi @araghchi.
Di sisi lain, dia juga menjanjikan perlintasan kapal melewati Selat Hormuz bisa dikoordinasikan selama dua pekan gencatan senjata.
"Untuk periode dua pekan, perjalanan aman melewati Selat Hormuz akan dimungkinkan via koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis," terang Araghchi.
