JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, belum ada rencana pemotongan gaji menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurut dia, rencana tersebut belum dibahas detail menyusul rencana penghematan.
Isu pemotongan gaji menteri dan anggota DPR RI ini muncul di tengah memanasnya konflik antara AS-Israel dan Iran.
"Belum. Belum sampai dibahas detail," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca juga: Prabowo Siapkan Tugas Baru untuk Eks Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi
Di sisi lain, ia juga menyatakan, belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Meski begitu, Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo tetap melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja kabinet.
Prasetyo mengatakan, evaluasi menteri dilakukan oleh Prabowo setiap hari.
"Evaluasi dalam konteks apakah kami semua sebagai pembantu Bapak Presiden telah dapat menjalankan tugas-tugas dari beliau," ujar dia.
Prasetyo menekankan, ketika dilakukan evaluasi, belum tentu menteri tersebut bakal langsung di-reshuffle.
"Bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian atau reshuffle. Tidak seperti itu juga," imbuh Prasetyo.
Baca juga: Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Mobil Listrik di Magelang Besok
Sebelumnya diberitakan, rencana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR RI ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melihat cara Pakistan menangani krisis setelah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pemotongan gaji ini menjadi salah satu langkah yang diambil Pakistan untuk mencegah shock berlebihan di negaranya.
Pakistan mengurangi gaji untuk anggota DPR sebesar 25 persen, dan tidak menggaji anggota kabinet.
Diketahui, Pakistan sudah menganggap perang antara AS-Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai "critical measures".
Prasetyo sebelumnya menyatakan, pemerintah masih mendetailkan kajian pemotongan gaji tersebut.
Baca juga: Prabowo Pastikan BBM Subsidi Akan Tetap Dipertahankan untuk Rakyat
Opsi itu dipelajari demi ketahanan bangsa meski Indonesia kini belum memasuki masa krisis.
Sejauh ini, stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pasca Iran menutup Selat Hormuz, masih relatif aman.
Indonesia terus menjaga pasokan BBM cukup hingga 21-25 hari ke depan sesuatu dengan standar nasional yang menyesuaikan kapasitas penyimpanan (storage).
"Meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman. Yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi," tutur Prasetyo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
