Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air makin menggeliat seiring dengan perkembangan harga serta pasokan minyak dunia yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.
Perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel memang telah berdampak terhadap Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global. Harga serta pasokan minyak yang melalui Selat Hormuz pun terganggu.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Timur Tengah itu memang membawa kekhawatiran terjadinya krisis. Namun, menurut Prabowo, krisis itu juga bisa membawa peluang tersendiri bagi Indonesia.
"Krisis ini bagi saya adalah suatu peluang, krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan, adalah peluang, membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi," kata Prabowo dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Tak hanya itu, menurutnya krisis menjadi peluang bagi Indonesia dalam mempercepat pengembangan EBT.
"Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan, harus dari Indonesia sendiri," katanya.
Sejak konflik Iran dan sekutu AS-Israel meningkat dan kemudian mengerek harga minyak dunia, Prabowo memang telah menjalankan berbagai upaya antisipasi. Secara jangka panjang, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan EBT agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi dibentuk Presiden pada awal Maret 2026. Satgas tersebut bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah.
Satgas mempunyai fokus dalam membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mengonversi 120 juta motor bensin ke listrik. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3–4 tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menjelaskan bahwa Satgas akan tancap gas menjalankan berbagai aksi transisi energi. Langkah-langkah yang akan dijalankan di antaranya adalah menyetop pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan minyak solar.
"Yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dan juga adalah geotermal," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Maret lalu (12/3/2026).
Sementara itu, penyetopan PLTD akan dilakukan secara paralel sembari membangun PLTS serta geothermal.
Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Dia menjelaskan bahwa penyetopan PLTD itu dilakukan seiring dengan kondisi perang yang berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia.
"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi dalam negeri," katanya.
Tenaga Surya hingga Bahan Bakar NabatiDalam mendorong pengembangan EBT di tengah tantangan kondisi geopolitik, Presiden Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengejar pasokan energi terbarukan, termasuk surya berkapasitas 100 GW.
“Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini mendesak melihat situasi global saat ini,” ujar Prabowo dalam pidato kunci pada Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, pada akhir Maret lalu (30/3/2026).
Selain energi surya, Presiden juga menyoroti potensi besar energi panas bumi serta pengembangan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Indonesia, kata dia, memiliki salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia dan terus memperluas pemanfaatannya. Kepala negara pun menyebut bahwa Pemerintah juga mempercepat pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit.
"Kami meningkatkan campuran biodiesel dari 40% menjadi 50%, serta mengembangkan bahan bakar berbasis etanol dan komoditas nabati lainnya,” kata Prabowo.
Pemerintah pun mempercepat implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan menerapkan kebijakan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis sawit mulai 1 Juli 2026.
Airlangga mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika global sekaligus upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Program ini diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil secara signifikan. Menurut Airlangga, implementasi B50 yang didukung oleh kesiapan Pertamina berpotensi menekan penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
"Dan ini dalam satu tahun, tentu dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi dari biodiesel yang nilainya diperkirakan Rp48 triliun,” ujarnya.
Dengan kombinasi kebijakan efisiensi dan akselerasi EBT, pemerintah optimistis transisi energi dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Terlepas dari upaya percepatan transisi energi seiring dengan gejolak geopolitik, Indonesia sendiri memang memiliki target ambisius dalam peta transisi energi hingga 2026 yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Arah kebijakan energi nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2025 tentang KEN sebagai peta jalan transisi energi hingga 2060. Regulasi yang diluncurkan Presiden Prabowo pada November 2025 itu memuat target bauran energi terbarukan mencapai 70%–72% pada 2060.
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak menegaskan target tersebut bukan perkara mudah.
“Dan tentunya di sini perlu dukungan, kolaborasi dalam mengimplementasikannya. Karena di dalam PP ini ada target-target supply demand energy sampai dengan tahun 2060. Yang tidak gampang tentunya untuk dicapai,” ujarnya di sela paparan Sosialisasi KEN kolaborasi DEN dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) pada awal tahun ini (27/2/2026).
