JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa 1,5 tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih telah berjalan efektif. Di tengah eskalasi konflik di berbagai kawasan serta ketidakpastian dunia, Indonesia dianggap tetap kuat dalam menavigasi tantangan global, terutama terkait ancaman krisis energi yang mulai membayangi stabilitas ekonomi internasional.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Hadir dalam rapat kerja tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, serta Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara.
“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah mampu menavigasi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menunjukkan kinerja baik dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk kepentingan bangsa.
“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” katanya.
Di sisi lain, Presiden menyoroti bahwa meskipun dunia tengah menghadapi krisis, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi, kondisi Indonesia relatif tetap stabil. Indonesia bahkan dianggap berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain.
“Saya telah mempelajari angka-angka dan laporan dari para menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” tambah Presiden.
Lebih jauh, Prabowo mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air. Hal tersebut juga telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Sedangkan terkait kondisi global terkini, Presiden menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang relatif aman.
“Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran. Pemerintah tetap mempertahankan harga untuk BBM subsidi agar tidak membebani perekonomian rakyat.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil melewati masa sulit pasokan LPG sejak awal April. Bahkan saat ini cadangan nasional berada di atas kapasitas 10 hari.
Terkait ketergantungan pada pasokan minyak dari Timur Tengah, ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi melalui diversifikasi sumber impor crude atau minyak mentah. Saat ini, ketergantungan pasokan minyak melalui Selat Hormuz hanya berkisar antara 20 hingga 25 persen.
“Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, hingga Amerika. Jadi insyaallah urusan pasokan sudah clear,” kata Bahlil.
Mengenai harga BBM non-subsidi seperti Pertamax (RON 92, 95, 98) dan Dexlite, pemerintah masih melakukan penghitungan intensif bersama badan usaha. Penyesuaian harga akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak mentah dunia atau Indonesia Crude Price (ICP).
“Kami terus melakukan komunikasi intensif, termasuk terkait posisi dua kapal tangker kita di Timur Tengah. Dengan adanya jeda eskalasi selama dua minggu ini, kita berharap proses perhitungan bisa segera tuntas dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan tren positif. Di tingkat G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tercatat mencapai 5,39 persen, atau hanya berada di bawah India.
“Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik. Pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini bahkan diproyeksikan bisa mencapai di atas 5,5 persen, didukung oleh konsumsi domestik yang mewakili 54 persen dari PDB serta ketahanan pangan yang kuat,” ujarnya.
Airlangga merinci bahwa stok beras nasional hingga 2025 terjaga di angka 34,7 juta ton dengan cadangan di Bulog sebesar 4,6 juta ton. Selain itu, dari sisi fiskal, pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang di level 40 persen dan defisit anggaran di bawah 3 persen hingga akhir tahun.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian harga minyak dunia, pemerintah menyepakati pemberlakuan kebijakan B50 mulai 1 Juli mendatang. Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan anggaran atau saving hingga Rp48 triliun, sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.
