Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi perhatian serius terhadap lonjakan harga plastik akibat konflik geopolitik yang memicu gangguan rantai pasok global karena penutupan Selat Hormuz di Iran.
Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, dampak gangguan rantai pasok global tersebut berimbas pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan.
Langkah strategis pun mulai dirancang dengan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan intensif di lapangan dan mengidentifikasi dampak lonjakan harga plastik di lapangan.
“Ini menjadi perhatian serius karena banyak UMKM membutuhkan plastik. Kenaikan harga ini terjadi karena kondisi bahan baku dan rantai pasok global,” ujar Emil, Rabu (8/4/2026).
Emil menegaskan fokus utama saat ini adalah memetakan kemampuan adaptasi UMKM dalam menghadapi kenaikan biaya kemasan. Sebab, tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi dengan harga yang belum stabil ini.
Namun di satu sisi, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di toko swalayan melalui kebiasaan membawa tas belanja sendiri mulai berkembang di masyarakat.
Meski demikian masih terdapat sektor usaha yang belum bisa lepas dari kebutuhan plastik, contohnya seperti pedagang makanan dan minuman UMKM.
“Ada UMKM yang bisa menyesuaikan, tapi ada juga yang tidak. Ini yang harus kita data dengan baik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat tanpa data,” katanya.
Untuk itu Emil mendorong masyarakat supaya membawa tas belanja sendiri, sementara para pedagang dapat mengenakan biaya tambahan kepada konsumen yang meminta plastik seperti yang sudah diterapkan di ritel modern.
“Kalau masih harus pakai plastik, mungkin ada tambahan biaya. Ini soal penyesuaian,” jelasnya.
Wagub Jatim itu menegaskan bahwa prioritas pemerintah di tengah efek domino geopolitik ini adalah menjaga stabilitas sektor ekonomi di pasar tradisional, yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat.
Untuk ke langkah ke depannya, Emil berharap kelompok masyarakat dengan daya beli lebih tinggi supaya cepat beradaptasi. Seperti mengurangi pemanfaatan plastik atau bersedia menanggung biaya tambahan.
“Yang jelas, proses ini tidak bisa sembarangan. Tidak bisa terlalu cepat, tapi juga tidak boleh lama. Saat ini kita sedang memetakan dan mencari solusi yang paling tepat,” tandasnya.(wld/ham/rid)
