JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menilai kondisi ekonomi masyarakat dan dinamika harga minyak saat gejolak perang Iran saat ini ini mirip seperti kondisi pandemi Covid-19.
Dia mengungkap alasan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski cadangan liquefied petroleum gas (LPG) sempat berada di bawah batas aman.
“Kalau kita naikkan BBM dalam kondisi normal mungkin masih ada kepekaan kita karena orang enggak ada tekanan ekonomi yang luar biasa. Kalau sekarang ini kan tekanan ekonominya tinggi. Ini seperti Covid ini kita sebenarnya,” ujar Bahlil, saat di Gedung DPP Partai Golkar, pada Rabu (8/4/2026).
Baca juga: Dilema Harga BBM di Tengah Gejolak Global
Harga BBM di dalam negeri tidak dinaikkan pemerintah karena masyarakat mengalami tekanan ekonomi.
Ia menilai tekanan ekonomi saat ini memiliki kemiripan dengan situasi pandemi Covid-19, meskipun kondisi sosial sudah kembali normal.
“Bedanya Covid itu kita enggak bisa keluar rumah karena penyakit. Ini bisa kita keluar rumah tapi tekanan ekonominya ini beda-beda tipis dengan Covid,” katanya.
Baca juga: Airlangga Ungkap Nasib Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Masalah LPGDi sisi lain, Bahlil mengakui sektor energi nasional masih menghadapi persoalan serius, khususnya tingginya ketergantungan impor LPG.
Menurutnya, sekitar 75 persen kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor. Dari total konsumsi LPG sebesar 8,5 juta ton per tahun, produksi domestik hanya mencapai sekitar 1,6 juta ton.
“Jadi itu yang menjadi impor itu yang bikin saya pusing, tidurnya agak repot,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkapkan, pada 4 April lalu cadangan LPG nasional sempat berada di bawah 10 hari, atau di bawah batas ideal ketahanan energi nasional.
“Nah, di tanggal 4 kemarin cadangan LPG kita itu tidak sampai 10 hari. Idealnya itu harus minimal 10 hari,” kata Bahlil.
Baca juga: Bahlil: Masa Krisis LPG Sudah Lewat!
Pemerintah kemudian bergerak cepat dengan mengalihkan sejumlah kargo LPG melalui negosiasi dengan sejumlah negara, seperti Jepang, Australia, dan Brunei Darussalam, sehingga pasokan kembali aman.
“Alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita. Negosiasi dengan Jepang dapat, kemudian Australia dan Brunei Darussalam. Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi energi dalam negeri, termasuk melalui percepatan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur yang mampu menambah produksi bensin, solar, dan LPG.
Bahlil menegaskan, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
