Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan bahwa kewirausahaan merupakan senjata utama Indonesia dalam menghadapi bonus demografi pada 2030.
Ia mendorong generasi muda untuk berwirausaha sebagai langkah strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Helvi saat menghadiri Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (6/4).
“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Rabu (8/4).
Helvi menjelaskan, peran UMKM sangat signifikan dalam perekonomian nasional dengan kontribusi hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Penguatan kewirausahaan juga menjadi pendorong peningkatan pendapatan per kapita nasional, dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Sebanyak 99 persen pengusaha UMKM masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal bagi UMKM masih terbatas hanya sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan. Selain itu, keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan standardisasi menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.
“Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.
Ia menambahkan, penguatan kewirausahaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045.
Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025 telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja. Target pemenuhan kebutuhan pekerjaan layak tersebut diyakini dapat tercapai apabila rasio kewirausahaan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pendekatan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan akses inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta akselerasi transformasi digital. Integrasi program kewirausahaan ke dalam berbagai instrumen kebijakan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan.
“Langkah-langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat,” ujar Helvi.
Lebih lanjut, Helvi menekankan pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Ekosistem kewirausahaan yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai aktor utama.
Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk dengan sivitas akademika, untuk menumbuhkan wirausaha produktif yang siap bekerja, berani mengambil peluang, adaptif terhadap perubahan, dan terus berinovasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta program Transformasi Usaha.
“Saya berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan menyatukan perspektif dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan manusia Indonesia di era transisi demografi, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha yang tangguh, inovatif, dan berdampak luas,” kata Helvi.
Baca Juga: WhatsApp Luncurkan Business AI Gratis, UMKM Bisa Balas Chat Pelanggan Lebih Cepat
Baca Juga: Restrukturisasi Whoosh Tuntas, Pemerintah Segera Umumkan Skema Final
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri UMKM juga turut meluncurkan buku kebijakan berbasis National Transfer Accounts (NTA) berjudul Investasi Antargenerasi: Arah Baru Kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Buku ini menjadi panduan dalam pemanfaatan NTA sebagai instrumen untuk menghitung distribusi arus ekonomi antarkelompok usia, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Analisis NTA diharapkan mampu memperkuat perumusan strategi dalam pengembangan kewirausahaan nasional.
