FAJAR, WASHINGTON D.C. – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memutuskan untuk menunda serangan militer ke Iran selama dua pekan ternyata gagal mendinginkan suhu politik di Washington. Alih-alih mendapatkan apresiasi, Trump justru kini terkepung oleh desakan pemakzulan dari dalam negeri yang digalang oleh puluhan anggota parlemen Partai Demokrat.
Konflik di Timur Tengah yang berada di titik didih ini justru memicu gelombang perlawanan di Kongres. Lebih dari 70 legislator Demokrat, termasuk sejumlah senator senior, secara terbuka menyuarakan agar Trump segera dicopot dari jabatannya karena dinilai telah membahayakan keamanan global melalui retorika perangnya.
“Presiden Tidak Layak Menjabat”
Mengutip laporan NBC News, para anggota Kongres kini mempertimbangkan dua jalur hukum ekstrem: memulai proses pemakzulan (impeachment) di Kongres atau mendesak penggunaan Amandemen ke-25 Konstitusi AS untuk menyatakan presiden tidak layak secara mental maupun fisik untuk memimpin.
Senator Ed Markey menjadi salah satu suara paling vokal yang mendesak tindakan instan. “DPR dan Senat harus kembali bersidang. DPR harus meloloskan pasal pemakzulan, dan Senat harus memvonis serta memberhentikan Presiden,” tegas Markey.
Dukungan untuk menggunakan Amandemen ke-25 juga datang dari Senator Chris Murphy. Ia menyoroti stabilitas psikologis sang presiden pasca ancaman kerasnya terhadap Teheran. “Tidak ada presiden yang waras akan menjanjikan untuk memusnahkan seluruh peradaban,” ujar Murphy pedas.
Melanggar Hukum Internasional
Kemarahan parlemen ini dipicu oleh cuitan kontroversial Trump yang mengancam Iran dengan penghancuran total. “Sebuah peradaban akan mati malam ini,” tulis Trump dalam unggahannya, merujuk pada ultimatum militer yang ia tetapkan sebelum akhirnya ditunda.
Anggota DPR Ro Khanna menilai pernyataan tersebut adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Konstitusi AS sekaligus Konvensi Jenewa. Kritik serupa pun menggema dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, yang mengingatkan bahwa tidak ada tujuan militer yang membenarkan penghancuran infrastruktur sipil secara total. Akun resmi PBB bahkan merilis pernyataan tegas bahwa “perang memiliki aturan.”
Gencatan Senjata 2 Minggu
Hanya 90 menit sebelum tenggat waktu serangan berakhir, Trump mengejutkan dunia dengan mengumumkan penundaan serangan selama dua minggu dan melabeli situasi tersebut sebagai “gencatan senjata dua arah.” Namun, bagi lawan politiknya, “gencatan senjata” ini sudah terlambat.
Anggota DPR Seth Moulton menegaskan bahwa niat dan pernyataan Trump sebelumnya sudah cukup untuk menjadi alat bukti pelanggaran berat. “Gencatan senjata sementara atau tidak, Trump sudah melakukan pelanggaran yang layak dimakzulkan,” kata Moulton.
Bayang-bayang Pemakzulan Ketiga
Sebagai catatan sejarah, Donald Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang pernah dimakzulkan sebanyak dua kali pada masa jabatan pertamanya, meskipun keduanya berujung pembebasan di Senat. Kini, ancaman pemakzulan ketiga membayang nyata, terutama jika Partai Demokrat berhasil memperkuat kendali di Kongres setelah Pemilu Sela 2026.
Trump sendiri tampaknya sudah menyadari posisi sulitnya. Ia sempat memprediksi bahwa upaya pencopotan dirinya akan kembali mencuat jika Partai Republik kehilangan dominasi di parlemen. Di tengah ancaman perang di Timur Tengah, Trump kini justru harus berjuang menghadapi “perang” hukum di negaranya sendiri. (*)
