Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran Rp 1,7 triliun per tahun untuk memperbaiki produksi gula nasional. Anggaran ini difokuskan untuk program bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu yang dinilai sudah tidak produktif.
Amran mengatakan, langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah pemerintah mengevaluasi kondisi perkebunan tebu nasional pada 2025.
Dia menyebutkan hasil evaluasi itu menunjukkan sebanyak 70 hingga 80 persen tebu Indonesia sudah tidak layak, sehingga perlu dilakukan bongkar ratun. Langkah ini sudah dilakukan pada 2025 dan akan dilanjutkan pada 2026 dan 2027.
“Sehingga kita lakukan bongkar ratun dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia, kami langsung anggarkan Rp 1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4).
Amran menjelaskan, dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang sulit meningkatkan produktivitas. Kondisi ini mempersulit petani.
Dengan demikian pemerintah menargetkan peremajaan seluas 100 ribu hektare lahan per tahun selama tiga tahun.
“Kurang lebih 300.000 lebih dari 500.000 hektare itu tanaman lama, tidak mungkin produksinya bisa naik, sehingga petani tidak bisa untung. Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun dan itu subsidi pemerintah, ratun 100.000 hektare per tahun, InsyaAllah 3 tahun selesai, itu langkah pemerintah,” jelasnya.
Selain persoalan hulu, ada juga permasalahan tidak terserapnya gula produksi dalam negeri dan produk turunan seperti molase. Harga molase bahkan turun drastis dari sekitar Rp 1.900 menjadi Rp 1.000 per liter.
Menurut dia, kondisi ini turut menekan kinerja BUMN perkebunan seperti PTPN, yang mengalami kerugian akibat gula tidak terserap pasar.
Amran melihat biang kerok kondisi ini adalah kebocoran gula rafinasi ke pasar dan dijual sebagai gula putih.
“Rembesannya kita ditangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya, rembesan dari gula rafinasi tetapi dikategorikan, dimasukkan ke pasar sebagai white sugar atau gula konsumsi, ini membahayakan,” jelasnya.
Amran memastikan pemerintah akan melakukan revitalisasi besar-besaran pada industri gula nasional. Dia optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi paling lambat pada 2027.
Saat ini, produksi gula kristal putih nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi mencapai 2,8–2,9 juta ton per tahun. Dengan selisih sekitar 100–200 ribu ton.
BPS Catat RI Masih Impor 3,93 Juta Ton Gula 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor gula 3,93 juta ton pada 2025. Tingginya impor terjadi di tengah kebutuhan gula nasional yang mencapai 6,33 juta ton pada 2025 yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga industri pengolahan.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi melihat konsumsi gula di Indonesia cenderung menurun dari waktu ke waktu.
“Jadi saat ini konsumsi gula oleh rumah tangga hanya 1,46 juta ton turun dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana dengan tren konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita kita juga turun menjadi 5,15 kilogram per kapita per tahun, ini untuk gula,” ujarnya.
Dari sisi pasokan, pada 2025, produksi gula kristal putih mencapai 2,67 juta ton, naik 8,22 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 2,47 juta ton.
Peningkatan produksi ini didorong oleh kenaikan luas panen tebu dari 521 ribu hektare menjadi 563 ribu hektare pada 2025. Sebaran utama produksi berada di sejumlah provinsi seperti Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
“Secara total kita masih melakukan impor 3,93 juta ton dan secara umum sebetulnya pasokan domestik kita membaik tetapi kita masih memiliki ketergantungan terhadap impor,” tutup Sonny.
