Banjarbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong percepatan realisasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan agar pemerataan akses pendidikan dapat segera terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan.
Ia menyampaikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah setempat sebenarnya telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat, namun masih terdapat kendala teknis yang menyebabkan belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat hingga saat ini.
“Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah,l setempat, dari total 13 kabupaten/kota hanya beberapa wilayah yang masih menghadapi hambatan, terutama terkait kesiapan lahan yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang ditentukan,” kata dia saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru di Banjarbaru, Rabu.
Cucun menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan kementerian terkait agar setiap kendala dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut.
Baca juga: DPR: Sekolah Rakyat ubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan
“DPR siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan seluruh usulan yang memenuhi syarat dapat segera masuk dalam skema pembiayaan pembangunan nasional,” ucapnya.
Selain itu, ia juga akan melakukan koordinasi lanjutan di tingkat pusat guna memastikan bahwa usulan dari Kalsel benar-benar terakomodasi dalam rencana pembangunan yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
Cucun menyebut bahwa percepatan pembangunan SR sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan berkualitas.
“Tentunya kita berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat memiliki Sekolah Rakyat dalam waktu yang relatif bersamaan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat,” ujar Cucun.
Baca juga: Seskab Teddy dan Mensos bahas Sekolah Rakyat hingga akurasi bansos
Ia menyampaikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah setempat sebenarnya telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat, namun masih terdapat kendala teknis yang menyebabkan belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat hingga saat ini.
“Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah,l setempat, dari total 13 kabupaten/kota hanya beberapa wilayah yang masih menghadapi hambatan, terutama terkait kesiapan lahan yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang ditentukan,” kata dia saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru di Banjarbaru, Rabu.
Cucun menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan kementerian terkait agar setiap kendala dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut.
Baca juga: DPR: Sekolah Rakyat ubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan
“DPR siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan seluruh usulan yang memenuhi syarat dapat segera masuk dalam skema pembiayaan pembangunan nasional,” ucapnya.
Selain itu, ia juga akan melakukan koordinasi lanjutan di tingkat pusat guna memastikan bahwa usulan dari Kalsel benar-benar terakomodasi dalam rencana pembangunan yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
Cucun menyebut bahwa percepatan pembangunan SR sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan berkualitas.
“Tentunya kita berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat memiliki Sekolah Rakyat dalam waktu yang relatif bersamaan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat,” ujar Cucun.
Baca juga: Seskab Teddy dan Mensos bahas Sekolah Rakyat hingga akurasi bansos
