DI tengah gejolak dunia yang tak menentu, ketegangan geopolitik makin meruncing serta bayang-bayang krisis energi.
Negara-negara panik dan mulai menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyesuaikan lonjakan harga energi global.
Namun Presiden Prabowo Subianto menempatkan Indonesia pada posisi yang berbeda: bukan sekadar mengikuti arus global, tetapi berupaya menahan gejolak agar tidak langsung menghantam masyarakat.
Dalam hal ini, Prabowo memilih tidak menaikkan harga BBM dan mencari alternatif kebijakan. Prabowo lebih memilih soft policy, yakni dengan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat.
WFH dimaksudkan sebagai penyeimbang psikologis. Ia tidak menyentuh langsung kantong masyarakat, tetapi memberi sinyal bahwa negara sedang berupaya mengurangi tekanan hidup sehari-hari.
Baca juga: Ekonomi Perhatian Vs Otonomi Perhatian: Merebut Kembali Kedaulatan di Peron 7 Stasiun Bekasi
Langkah ini juga mencerminkan upaya antisipatif pemerintah dalam meredam gejolak ekonomi yang berpotensi membebani hajat masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada stabilitas sosial dan perlindungan langsung terhadap masyarakat, dengan menghindari dampak inflasi yang biasanya mengikuti kenaikan harga BBM.
WFH satu hari dalam sepekan bukanlah sekadar efisiensi birokrasi.
Bilamana dibaca dalam lanskap politik di tengah tekanan ekonomi global, terutama kenaikan harga energi dan ketegangan geopolitik, langkah ini dinilai mencerminkan strategi komunikasi krisis yang lebih dalam: meredam gejolak, mengelola emosi publik, dan menjaga stabilitas sosial.
WFH satu hari mungkin nampak sederhana, namun dalam konteks politik dan psikologi, ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar: menjaga ketenangan di tengah ketidakpastian.
Dan dalam kondisi krisis, ketenangan bukan sekadar keadaan, ia adalah hasil dari strategi.
Dalam kacamata politik modern, kemampuan pemimpin tidak hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan, tetapi juga dari kecakapan mengelola emosi publik.
Di sinilah kebijakan sederhana bisa memiliki dampak besar jika ditempatkan dalam kerangka komunikasi yang tepat.
Dalam perspektif teori komunikasi krisis Timothy Coombs, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk merespons krisis bukan hanya dengan tindakan konkret, tetapi juga dengan narasi yang tepat.
Ia menekankan bahwa dalam situasi krisis, publik membutuhkan tiga hal; kejelasan informasi, rasa aman, dan arah yang dapat dipercaya.
Di sinilah politik tidak boleh hanya dimaknai soal kebijakan namun bagaimana negara berbicara kepada rakyatnya, hadir memberikan rasa aman bagi rakyat di tengah ketidakpastian.
Baca juga: WFH Burung, Kucing, dan Sapi
Kebijakan WFH, jika dikomunikasikan dengan baik, dapat menjadi bagian dari reassurance strategy untuk menenangkan publik tanpa mengabaikan realitas krisis.
Ini penting, terutama di tengah kenaikan harga energi global yang berpotensi memicu keresahan sosial.
Alih-alih menekankan ancaman (misalnya krisis energi global), pemerintah justru mengirim sinyal bahwa situasi masih terkendali, dan kehidupan dapat tetap berjalan.
WFH satu hari, dalam hal ini, menjadi simbol politik: negara hadir, tetapi tidak represif; negara waspada, tetapi tidak panik.
