Sederet Pernyataan Menhaj soal Persiapan Haji 2026: Usulan Perubahan Harga hingga Instruksi Presiden

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan sejumlah perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hal ini disampaikannya dalam Rakernas Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan pada Rabu (8/4/2026).  (Sumber: Tangkapan Layar YouTube KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan sejumlah perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. 

Hal ini disampaikannya dalam acara pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026). 

Dalam kesempatan itu, ia membeberkan sejumlah langkah pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini. 

Berikut sederet keterangan dari Menhaj yang telah dirangkum KompasTV: 

Usulan Perubahan Harga dari Dua Maskapai 

Irfan mengungkapkan ada dua maskapai yang mengusulkan penambahan biaya kepada pihaknya, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. 

“Sejak tanggal 30, ini Garuda minta perubahan harga," katanya, dipantau dari Breaking News KompasTV. 

Irfan mengatakan belum terpecahkan mengenai usulan perubahan harga dari Garuda Indonesia, Saudi Airlines juga meminta perubahan harga dari yang sebelumnya menyatakan tidak ada perubahan.

Ia pun menuturkan pihaknya akan menghitung kembali kebutuhan anggaran terkait usulan tersebut. 

Baca Juga: Prabowo Pangkas Biaya Haji Rp2 Juta dan Pastikan Berangkatkan Jemaah Haji di Tahun 2026

Instruksi Presiden 

Irfan mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk tidak membebankan perubahan harga pada jemaah haji. 

"Presiden Prabowo sejak awal, apa pun yang terjadi, kalau toh harus ada perubahan biaya, penambahan biaya, jangan dibebankan kepada jemaah haji," ujarnya. 

Dia menjelaskan, Prabowo dalam rapat dengan kabinet maupun dirjen memastikan perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. 

Irfan menambahkan, pihaknya telah berkonsultasi dengan presiden dan instruksi yang diterima adalah pemerintah memutuskan untuk fokus pada keamanan dan keselamatan jemaah haji.

Kuota Nasional 

Mengenai pembagian kuota nasional haji, Irfan menjelaskan, hal itu akan dilakukan berdasarkan antrean.

"Salah satu keputusan awal kami adalah membagi kuota nasional berdasarkan antrean," ucapnya. 

Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh calon jemaah haji. 

Baca Juga: Keberangkatan Jemaah Haji Lombok Tengah Dimulai 22 April 2026

Digitalisasi dan Transparansi 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV