JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan sepeda motor listrik yang diperuntukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjadi perbincangan hangat publik.
Ketika ditemui di Istana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal urgensi pembelian ribuan sepeda motor listrik yang diklaimnya itu harga di bawah pasar.
Namun, pembelian sepeda motor listrik itu membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak melanjutkan pengadaan anggaran kendaraan tersebut pada 2026.
1. Penunjang distribusi MBG di wilayah sulit akses Kepala BGN menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut memiliki tujuan operasional, khususnya untuk menyalurkan MBG.Baca juga: Kepala BGN Ungkap Urgensi Beli 21.800 Motor Listrik untuk Kepala SPPG
Menurut Dadan, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, termasuk desa-desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
2. Bisa dimanfaatkan pegawai SPPGDadan menambahkan, penggunaan motor listrik tidak terbatas hanya bagi Kepala SPPG, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pegawai SPPG lainnya dalam mendukung operasional di lapangan.
Meski demikian, dia memastikan pengadaan kendaraan tersebut tidak akan berlanjut pada tahun ini.
"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," imbuhnya.
Baca juga: Purbaya Langsung Potong Anggaran BGN, Pastikan Tak Beli Motor Listrik Rp 42 Juta Lagi di 2026
3. Harga diklaim di bawah pasarDadan mengeklaim bahwa motor listrik tersebut dibeli di bawah harga pasar dengan harga Rp 42 juta per-unitnya.
"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan.
Dia menekankan, pembelian motor listrik ini memang sudah masuk ke dalam anggaran 2025 dari target pembelian 24.400 motor listrik, BGN hanya bisa merealisasikan 21.800 unit saja.
"Dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ucapnya.
4. Tak lagi dianggarkan di 2026Ramai polemik sepeda motor BGN, Menkeu menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional tersebut tidak lagi masuk dalam alokasi belanja tahun berjalan.
Baca juga: Kepala BGN Sebut Motor Listrik untuk SPPG Rp 42 Juta: Di Bawah Harga Pasar
"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu.
Purbaya akui, keputusan penghentian diambil setelah pihaknya baru mengetahui adanya pengadaan tersebut dalam postur anggaran sebelumnya.
"Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi," sambungnya.
Akhirnya, Purbaya mengambil langkah pemotongan anggaran yang dilakukan segera setelah informasi itu diterima.
Dengan demikian, ia memastikan tidak ada lagi alokasi dana untuk pembelian motor listrik BGN pada tahun ini.
"Ketika tahu, saya potong anggarannya," tegasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
